Surpres Omnibus Law Segera Dikirim

    Nur Azizah - 05 Februari 2020 15:30 WIB
    Surpres Omnibus Law Segera Dikirim
    juru bicara Presiden Fadjroel Rachman. Foto: Medcom.id/Nur Azizah
    Jakarta: Pemerintah memastikan Surat Presiden (Surpres) terkait empat rancangan undang-undang (RUU) omnibus law segera dikirm. Masih ada sejumlah hal yang perlu diselesaikan

    "Beberapa hari yang akan datang sudah diserahkan," kata juru bicara Presiden Fadjroel Rachman di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020. 

    Fadjroel menyebut empat RUU omnibus law; RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara, masih dikebut penyelesaiannya. 

    "Omnibus perpajakan sudah ada Surpres. Yang lain sedang diselesaikan antarkementerian," beber dia.

    Target pemerintah menyelesaikan empat RUU sapu jagat atau omnibus law belum tergambar jelas. Parlemen belum menerima surpres mengenai pembahasan regulasi tersebut.
    Badan Musyawarah (Bamus) DPR belum dapat memasukkan pembahasan empat omnibus law di rapat paripurna tanpa surpes tersebut. 
     

    Masyarakat Diminta Tak Khawatir 

    Fadjroel meminta masyarakat tak khawatir dengan empat RUU omnibus law yang tengah digodok pemerintah, khususnya omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Dia memastikan 
    RUU tidak mengurangi pesangon pekerja dan tidak menurunkan upah minimum.

    "Saya juga membantah, omnibus itu tidak akan mengurangi atau menghilangkan masa cuti bekerja yang hamil," kata dia. 

    Pakar ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak meminta buruh tak khawatir dengan omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Sebab, tidak ada pasal yang menyebut hak-hak ketenagakerjaan akan dikurangi.

    "Saat itu ada pertemuan dengan Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) dan dijelaskan bahwa memang tidak ada hal-hal yang dikurangi," kata Payaman. 


    Surpres Omnibus Law Segera Dikirim
    Demo buruh menolak omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Foto: ANT Asprilla Dwi Adha

    Ia menyebut upah minimum dan pesangon tetap diatur dalam RUU. Bahkan, dalam RUU disebut perusahaan akan memberi pesangon tambahan.

    "Kalau ada pemutusan hak kerja (PHK) justru ada tambahan dari pengusaha. Kalau itu disetujui DPR maka akan jadi beban pengusaha. Tapi ini baik sekali kalau disetujui," kata dia.

    Payaman juga meminta buruh tak takut dengan pasal ihwal tenaga kerja asing (TKA). Meski TKA diatur dalam RUU, bukan berarti jumlahnya tak dibatasi.

    RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menyatukan 79 undang-undang dan 1.244 pasal. Substansinya mencakup 11 klaster, yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi. 





    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id