Maki Risma, Bupati Alor Kehilangan Dukungan PDI Perjuangan

    Anggi Tondi Martaon - 02 Juni 2021 23:01 WIB
    Maki Risma, Bupati Alor Kehilangan Dukungan PDI Perjuangan
    Mensos Tri Rismaharini. Foto: MI/M Irfan



    Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mencabut dukungan terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo. Keputusan itu diambil setelah Amon mengkritik Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH).

    "Hari ini DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Djobo sebagai bupati Alor," kata politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 Juni 2021.

     



    Pencabutan dukungan tertuang dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Nomor 2922/IN/DPP/VI/2021. Dokumen itu ditandatangani Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    "Pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada Nopember 2017 mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk berkontestasi pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Alor 2018," ungkap legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTT 1 meliputi Flores, Lembata, dan Alor.

    Baca: Bupati Alor Ngamuk, Ini Tanggapan Mensos Risma

    Selain mencabut dukungan, DPP menginstruksikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Alor berkoordinasi dengan fraksi di DPRD. Legislator PDI Perjuangan di Kabupaten Alor diminta mengambil sikap terhadap sikap Amon.

    Partai berlambang banteng bermoncong putih itu menilai kritik Amon terhadap Mensos tak pantas. Hal itu dianggap sebagai bentuk caci maki.

    "Apalagi dengan kata-kata makian yang sangat jorok disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat bupati," sebut Andreas.

    PDI Perjuangan tak ingin hal ini menjadi preseden bagi kepala daerah lainnya. Seharusnya, seorang kepala daerah menunjukkan sikap santun kepada masyarakat.

    Dia pun mendesak agar hal ini ditindaklanjuti. Bupati Amon dianggap perlu memperoleh sanksi hukum maupun politik.

    "Agar tidak mengulangi perilaku brutalnya," ujar dia

    Kritik Bupati Amon terkait kinerja Risma viral melalui potongan video. Ia menganggap Risma tak paham dengan sistem penyaluran PKH. 

    "Menteri model apa begitu? Dia tidak pernah datang ke Alor kok," kata Amon dalam video yang dikutip Medcom.id
     
    Ia menegaskan akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait hal itu. Sambil marah, Amon menerangkan PKH sebagai program dari pemerintah pusat yang seharusnya diberikan kepada pemerintah daerah, bukan DPRD Alor. 

    "Itu program pusat untuk keluarga miskin. Itu penanganan pemerintah, bukan DPRD," ucap Amon. 

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id