Pengamat: Rencana Belanja Alutsista Rp1,7 Kuadriliun Tergolong Kecil

    Yogi Bayu Aji - 31 Mei 2021 22:23 WIB
    Pengamat: Rencana Belanja Alutsista Rp1,7 Kuadriliun Tergolong Kecil
    Ilustrasi: Medcom.id



    Jakarta: Anggaran belanja alat sistem utama pertahanan (alutsista) Rp1,7 kuadriliun selama 25 tahun dianggap kecil. Bujet ini tercantum di Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI. 

    "Kalau menghitung 25 tahun, itu sebenarnya kecil," kata pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Mei 2021.

     



    Meski begitu, dia menilai pemerintah perlu cermat dalam mencari pendanaan. Dia menyoroti skema pembiayaan dari pinjaman luar negeri. Pemerintah harus mendapatkan suku bunga pinjaman serendah dengan tenor sepanjang mungkin. 

    "Artinya, (bunga) di bawah dua persen atau bahkan dua persen, terus dengan tenor panjang, ya, 12 tahun, kalau memungkinkan sampai 30 tahun," tutur dia. 

    Menurut dia, rencana belanja jangka panjang dari Kemhan dibutuhkan. Pasalnya, selama ini ada inkonsistensi belanja alutsista. Dalam ranperpres ini, pemerintah berupaya menjaga konsistensi belanja alutsista yang maksimal dengan pengadaan yang ditarik ke depan.

    Baca: Kemhan Ungkap Alasan Alpalhankam Rp1,7 Kuadriliun Dibiayai Utang Luar Negeri

    Khairul mencatat permasalahan utama selama ini ialah adanya pelambatan pengadaan alutsista berdasarkan data 2015-2019. Indonesia sejatinya memiliki minimum essential force (MEF) sejak 2007. 

    "Ada beberapa rencana pembelian yang nyatanya juga mangkrak sampai hari ini. Misalnya wacana pembelian Sukhoi SU-35. Itu, kan, sudah lama, tapi sampai hari ini enggak jelas, jadi beli atau tidak. Misalnya, penambahan kapal selam baru, apakah kita melanjutkan kerja sama dengan Korea Selatan atau membuka kesempatan kerja sama dengan negara-negara lain? Itu, kan, menunjukkan bahwa kita stagnan," ungkap dia.

    Namun demikian, ia berharap perpres nantinya memuat lampiran rencana kebutuhan. Jika kembali ke-25 tahun ke belakang, dia melihat masih banyak pengadaan alutsista yang belum terpenuhi. Di era Orde Baru, misalnya, Indonesia memiliki puluhan kapal rekondisi yang akhirnya
    banyak diparkir.
     



    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All




    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id