BSSN Desak RUU Keamanan Siber Disahkan

    Kautsar Widya Prabowo - 12 Agustus 2019 12:03 WIB
    BSSN Desak RUU Keamanan Siber Disahkan
    Kepala BSSN Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
    Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendesak Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) segera disahkan. Aturan itu penting untuk menjaga sistem keamanan teknologi dari ancaman serangan kelompok teroris. 

    Kepala BSSN Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian mengatakan diperlukan payung hukum yang kuat untuk menegakkan standar keamanan siber. Saat ini, RUU KKS telah selesai dibahas DPR dan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

    "BSSN sebagai lembaga negara memiliki kepentingan agar RUU (KKS) disahkan sebagai landasan hukum pengelolaan pemanfaatan tanah siber Indonesia," kata Hinsa dalam diskusi dan simposium RUU KKS, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2019. 

    Sejalannya perkembangan teknologi, sejumlah negara telah serius membangun ketahanan siber. Hal ini membuat kesenjangan terhadap Indonesia yang juga tengah berlomba-lomba dalam dunia digital, tetapi tidak memiliki penegakan hukum pada bidang tersebut. 

    "(RUU KKS) mengurangi kesenjangan antara penguasaan dan kemandirian teknologi antara Indonesia dengan negara-negara yang telah maju dalam bidang keamanan siber," tutur mantan mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat itu.

    Menurut dia, sudah banyak serangan siber yang menimpa negara lain. Estonia, salah satunya, pernah lumpuh total pada April 2017 akibat serangan siber. RUU KKS pun memberikan langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam mencegah dan menghadapi serangan siber dari luar. 

    "Konsentrasi kita sebenarnya bagaimana melindungi, memproteksi bangsa, dan negara dari serangan siber. Jadi seperti angkatan bersenjatanya di bidang siber ke depan Indonesia harus punya," tegas dia. 

    Baca: Penyelesaian RUU Kamtansiber Dinilai Terlalu Memaksakan

    Untuk itu, regulasi yang jelas mengatur siber di Indonesia diperlukan. "Kita berharap dapat disahkan pada 2019 ini. Sebagai landasan hukum dalam tata kelola keamanan siber nasional untuk mewujudkan kedaulatan siber nasional berkelas dunia," pungkas dia.

    Awal Juli 2019, DPR mengesahkan RUU KKS sebagai inisiatif DPR. Hal ini diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-157 Masa Sidang V 2018-2019.  Namun, pembahasan RUU menunggu surat presiden (surpres) untuk mengutus menteri atau pimpinan lembaga untuk membahas bersama DPR.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id