GBHN Lebih Penting Ketimbang Masa Jabatan Presiden

    Candra Yuri Nuralam - 30 November 2019 13:27 WIB
    GBHN Lebih Penting Ketimbang Masa Jabatan Presiden
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan menilai rencana presiden dipilih oleh MPR dan masa jabatan kepala negara ditambah tak perlu diberikan atensi spesial. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lebih penting.

    "Harus ada program menyeluruh dari pusat ke daerah terkait konsep pembangunan daerah," kata Irfan di Hotel Ibis Thamrin, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 November 2019.

    Menurut dia, demokrasi di Indonesia harus tetap berjalan dengan hakikatnya, yakni pemilihan langsung oleh masyarakat. Pasalnya, pemilihan presiden oleh MPR juga sudah ditolak secara tegas oleh Presiden Joko Widodo.

    "Pemilu itu demokrasi, bagaimana demokrasi berjalan untuk memilih pemimpin," ujar Irfan.

    Pemilihan presiden oleh MPR bisa menghilangkan pendidikan politik kepada masyarakat. Jika presiden dipilih oleh MPR dan masa jabatan presiden ditambah, masyarakat bisa semakin menjauhi politik.

    "Kita harus memberikan gambaran kepada publik, bahwasanya politik itu harus bermartabat, supaya publik bisa memahami politik yang baik dan benar," tutur Irfan.

    Irfan mengatakan jika demokrasi diubah dengan wacana ini, sistem gotong royong yang menjadi ciri khas Indonesia hilang. Lebih buruk, kata dia, makna Bhineka Tunggal Ika bisa terhapus.

    "Kapitalisme muncul kembali, orang banyak uang dia yang bisa memperoleh itu," ucap dia.

    Dia meminta rencana ini dipikirkan dengan baik. Irfan meminta tidak ada kesepakatan sepihak dari rencana tersebut.

    "Massa juga tidak terlepas dari karakter pemimpin kita. Maka ini harus diberikan komunikasi politik, elite dan rakyat," kata dia.

    Isu penambahan masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode muncul dalam wacana amendeman Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bila wacana terwujud, seorang presiden bisa memimpin selama 15 tahun.
     
    Selain itu, usulan masa jabatan presiden hanya satu periode muncul. Namun, lama masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dari sebelumnya hanya lima tahun per satu periode.
     
    Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut belum ada kesimpulan yang diambil terkait poin yang akan diubah dari UUD 1945. Ada pihak yang ingin amendemen terbatas GBHN, tetapi usulan amendemen tidak terbatas GBHN juga muncul.
     
    Dalam menampung aspirasi amendemen UUD 1945, MPR menyambangi elemen masyarakat. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), contohnya, menemui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
     
    PBNU sempat mengusulkan presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR. Rekomendasi PBNU kepada MPR itu berdasarkan hasil musyawarah alim ulama di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat, pada 2012.
     
    "Intinya, PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres (wakil presiden) lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya, lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung," kata Bamsoet usai bertemu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Rabu, 27 November 2019.
     
    Sementara itu, Istana Kepresidenan menegaskan presiden tetap harus dipilih langsung rakyat. Presiden Joko Widodo tak mau sistem pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR.
     
    "Beliau (Jokowi) tegas mengatakan, 'Saya lahir dari pemilihan presiden secara langsung. Karena itu, saya akan tetap mendukung pemilihan presiden secara langsung, tidak melalui MPR'," kata juru bicara Presiden Fadjroel Rachman.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id