• DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK : Tanggal 19 SEP 2018 terkumpul RP 19.955.605.901

Romy tak Sepakat Usulan Penundaan Proses Hukum Peserta Pilkada

Arga sumantri - 13 Maret 2018 21:18 wib
Romahurmuziy -- Foto: MI/ Angga Yuniar
Romahurmuziy -- Foto: MI/ Angga Yuniar

Jakarta: Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy) tak sepakat dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto terkait permintaan penegakan hukum peserta pilkada oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Romy mengatakan penegakan hukum tidak boleh terganggu dengan kepentingan apapun. 

"Proses penegakkan hukum tidak boleh terganggu oleh apapun. Tidak boleh tersandera oleh agenda politik mana pun," kata Romy di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 13 Maret 2018.

Romy mengatakan, polemik penegakan hukum peserta pilkada ini memang dilematis. Satu sisi, ada pernyataan KPK yang dianggapnya sensasional terkait banyaknya calon peserta yang terindikasi korupsi.

"Karena secara spesifik telah disebutkan jumlah (peserta Pilkada yang terindikasi korupsi) yang sangat definitif sekali," ujarnya. 

Namun, di sisi lain, Romy juga khawatir pernyataan Wiranto bisa mengganggu proses penegakan hukum yang ada. Namun, ia juga tak mau ada peserta pilkada yang terindikasi korupsi justru menang sebagai pemimpin daerah.

"Karena itu ada baiknya ini didudukkan bersama," ujarnya. 

Romy menyarankan polemik ini diselesaikan dalam bentuk rapat koordinasi, bukan sekadar melempar pernyataan di media. Bagaimana pun, kata Romy, KPK juga bagian dari lembaga resmi negara.

"Khawatirnya tentu yang disampaikan Pak Wiranto ini justru akan menjadikan proses penegakkan hukum di Indonesia akan terganggu," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda pengumuman calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi. Alasannya, agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.
 
Tak hanya itu, Wiranto juga yakin penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka berdampak ke ranah politik. Menurut Wiranto KPK seharusnya mengumumkan calon kepala daerah sebagai tersangka sebelum kandidat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Pemilu (KPU).


(Des)


BACA JUGA
BERITA LAINNYA

Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id

Bagaimana Kami Menguji

Kami menguji produk dengan subjektif karena mengutamakan pengalaman penggunaan. Meski demikian, kesimpulan yang kami ambil juga didasari sejumlah data dari perangkat lunak tertentu yang kami gunakan untuk melihat kinerja produk.

Khusus untuk menguji perangkat keras dan perangkat lunak komputer, kami menggunakan konfigurasi yang identik untuk tiap produk. Berikut komponen testbed resmi Metrotvnews.com.

Hardware

  • Prosesor: Intel Core i7-7700K, AMD Ryzen 7 1800X
  • Motherboard: ASUS Z270F STRIX Gaming, MSI X370 Gaming Pro Carbon
  • VGA: MSI GTX 1080 Gaming X, ASUS RX 480 STRIX 8GB
  • RAM: Corsair Vengeance LPX 3200MHz (2x8GB)
  • Penyimpanan: Corsair Neutron XTi 240GB
  • PSU: Corsair RM850X
  • Case: MSI DIY Case
  • Monitor: ASUS PB287Q 4K, AOC C3583FQ
  • Keyboard: Logitech G900 Chaos Spectrum, Logitech G402 Hyperion Fury
  • Mouse: Logitech G440, Logitech G240
  • Headset: Logitech G430, Logitech G633

Software

Performa dan Baterai: PCMark 8, 3DMark, Crystal Disk Mark
Gaming: The Witcher 3: Wild Hunt, Ashes of Singularity, Tom CLancy's Ghost Recon Wildlands

Kami juga menggunakan metode pengujian yang sama untuk semua gadget. Meski di pasar tersedia beragam perangkat lunak benchmarking, kami hanya memilih tiga berdasarkan reputasi mereka yang diakui secara internasional, 3DMark dan PCMark 2.0.