RUU Ketahanan Keluarga Jahiliah

    Atalya Puspa - 21 Februari 2020 08:18 WIB
    RUU Ketahanan Keluarga Jahiliah
    Ilustrasi DPR. Foto: Medcom.id
    Jakarta: Kehadiran Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga mendapat penolakan keras dari masyarakat. RUU itu dinilai terlalu mencampuri ranah privat warga negara. 

    "RUU ini jahiliah benar. Ini sebenarnya copy paste dari Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Kita sudah di era industri 4.0. Negara itu mengurusi air bersih, transportasi publik, dan pelayanan publik. Ngurus hal-hal bermanfaat bagi masyarakat. Bedakan urusan publik dan privat," kata aktivis perempuan, Siti Musdah Mulia, dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 21 Februari 2020. 

    Musdah menyoroti draf Pasal 25 ayat 2 yang menyatakan tugas suami ialah bertanggung jawab atas keutuhan dan kesejahteraan keluarga hingga musyawarah dalam menangani masalah keluarga. Selanjutnya, salah satu kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

    "Mereka (anggota perempuan DPR) sendiri enggak ada di rumah. Itu kan enggak ngurusin rumah, anak, dan suami. Undang-undang itu menjerat mereka. Perlu ditegaskan mengurus rumah tangga itu harus suami dan istri. Enggak bisa dibebankan kepada istri saja," lanjut Musdah.

    RUU Ketahanan Keluarga Jahiliah
    Ilustrasi keluarga. Foto: Medcom.id

    Pasal krusial lain yakni Pasal 86 menyatakan keluarga yang mengalami krisis karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan.

    RUU Ketahanan Keluarga diusulkan lima anggota dewan, yaitu Ledia Hanifa (PKS), Netty Prasetiyani (PKS), Sodik Mudjahid (Gerindra), Ali Taher (PAN), dan Endang Maria (Golkar). Ali mengungkapkan alasannya mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga lantaran prihatin dengan tingginya angka perceraian. 

    "Pada 2013 mencapai 200 ribu, lalu pada 2018 menjadi 420 ribu. Belum lagi persoalan nikah usia muda yang menganggu reproduksi dan pola asuh anak," kata Ali. 

    Komite III DPD RI juga telah membahas RUU Ketahanan Keluarga sebagai bahan usulan ke DPR untuk menjadi undang-undang pada September 2017. 




    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id