comscore

Menpan RB Tak Masalah Pengadaan Wamen Karena Kepentingan Politik

Anggi Tondi Martaon - 06 Januari 2022 14:23 WIB
Menpan RB Tak Masalah Pengadaan Wamen Karena Kepentingan Politik
Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo. Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo tak menampik alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat jabatan wakil menteri (wamen) di sejumlah kementerian/lembaga karena kepentingan politik. Menurut dia, alasan tersebut tak dilarang.

"Mentri dan wamen kan jabatan politis, ya sah-sah saja," kata Tjahjo saat dihubungi, Kamis, 6 Januari 2022.
Eks Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu menyampaikan pengadaan tersebut tergantung kebutuhan. Baik itu kepentingan politik atau peningkatan kinerja kementerian/lembaga.

Di sisi lain, Tjahjo tak mempermasalahkan jika sejumlah jabatan wamen yang dibuat Kepala Negara masih kosong. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan penuh Jokowi.

"Diisi siapa dan kapan hal tersebut mutlak prerogatif presiden," kata dia.

Dia enggan terlalu dalam mencampuri urusan tersebut. Tjahjo beralasan tugasnya hanya sebatas mempersiapkan rancangan payung hukum pengadaan posisi wamen.

"Tugas Kemenpan RB dan Kementerian Sekneg mempersiapkan rancangan perpresnya dan perpres ditandatangani Bapak Presiden dulu bagi seluruh kementerian yang dianggap perlu oleh Bapak Presiden perlu diisi posisi wamen," ujar dia.

Baca: Pengadaan Posisi Wamen Disarankan Dikonsultasikan dengan DPR

Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. Dalam aturan tersebut, Kepala Negara menambah struktur baru yaitu wakil menteri dalam negeri (wamendagri).

Selain Wamendagri, Kepala Negara mengesahkan sembilan perpres membuat posisi wamen di sejumlah kementerian/lembaga. Yakni, wakil menteri ketenagakerjaan, wakil menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah, wakil menteri perindustrian, wakil menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Selanjutnya, wakil menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, wakil menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, wakil menteri investasi/BKM, wakil Kepala Bappenas/Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), dan wakil menteri sosial.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id