Mahfud Ajak Publik Jaga Ketertiban

    Antara - 09 Oktober 2020 06:43 WIB
    Mahfud Ajak Publik Jaga Ketertiban
    Sejumlah pengunjuk rasa menjarah sepeda sewa yang tersedia di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020. Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengimbau semua elemen masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan. Hal ini diungkapkan menyusul demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di sejumlah daerah berujung kerusuhan.
     
    "Semua harus kembali ke posisi tugas menjaga negara, pemerintah, rakyat, masyarakat dan civil society. Mari bersama-sama ke posisi masing-masing untuk menjaga keamanan masyarakat," kata Mahfud MD saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020.
     
    Menurut dia, UU Ciptaker dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak. Regulasi ini juga dibangun untuk memberantas korupsi dan pungutan liar (pungli). 

    UU Ciptaker itu dibuat untuk merespons keluhan masyarakat buruh soal pemerintah lamban di dalam menangani proses perizinan berusaha dan peraturannya tumpang tindih. Untuk itu, omnibus law ini disusun dengan pembahasan yang berlangsung sejak lama.
     
    "Di DPR itu semua sudah didengar semua, semua fraksi ikut bicara, kemudian pemerintah sudah bicara dengan semua serikat buruh, berkali-kali. Di kantor Menko Polhukam dan di kantor Menko Perekonomian kemudian pernah di kantor Menteri Ketenagakerjaan. Dan sudah mengakomodasi meskipun tidak 100%," kata Mahfud.

    Dia menegaskan tidak ada ada satu pun pemerintah di dunia yang mau menyengsarakan rakyatnya. UU Ciptaker, kata dia, menyediakan peluang kerja yang jumlah setiap tahunnya mencapai 3,5 juta, dengan 82 persen untuk tingkat pendidikan di bawah SMP.
     
    Mahfud menambahkan ada informasi hoaks terkait isi UU Cipta Kerja. Hal ini meliputi penghapusan pesangon, cuti hamil, dan mempermudah pemutusan hubungan kerja (PHK).
     
    Baca: Anies Waswas Klaster Pedemo dan Kampus Muncul

    "Itu tidak benar. Justru PHK harus dibayar kalau belum putus. Dalam UU ini ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ini dibilang tidak ada, hoaks. Bahkan, ada yang menyebut pendidikan dikomersilkan," kata Mahfud.
     
    Bagi masyarakat yang tidak puas atas UU Cipta Kerja, kata dia, bisa menempuh dengan cara sesuai konstitusi melalui uji materi di Mahkaham Konstitusi (MK). Pemerintah pun menyayangkan adanya aksi-aksi anarkistis massa yang menolak UU Cipta Kerja.

    "Tindakan itu jelas merupakan kriminal dan tidak dapat ditoleransi dan harus dihentikan," jelas dia.

    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id