Sejumlah Fraksi Minta RUU PKS Dipertahankan di Prolegnas Prioritas 2021

    Anggi Tondi Martaon - 24 November 2020 19:09 WIB
    Sejumlah Fraksi Minta RUU PKS Dipertahankan di Prolegnas Prioritas 2021
    Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan. Medcom.id/Githa Farahdina
    Jakarta: Sejumlah fraksi di DPR kukuh mempertahankan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Bakal beleid itu dianggap mesti diprioritaskan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

    "Terkait RUU PKS. Ini sebetulnya kebutuhan hukum," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar Christina Aryani di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 November 2020.

    Anggota Komisi I itu menyebut kasus kekerasan seksual di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat, jumlah pengaduan kekerasan seksual mencapai lima ribu setiap tahunnya.

    "Kemudian berujung pada ancaman kriminalisasi maupun victimization pada korban. Jadi ini juga perlu kita bahas sekarang walau butuh banyak perubahan," ungkap dia.

    Baca: Pemerintah Kembali Ajukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

    Hal senada disampaikan anggota Baleg dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Nur Nadlifah. Dia menyebut RUU PKS sangat dinantikan masyarakat.

    "Mudah-mudahan RUU ini (PKS) bisa berjalan sangat lancar, bisa segera kita sahkan sebagai UU," kata Nur.

    Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Baleg Taufik Basari sangat berharap dukungan beberapa fraksi agar bisa menjadi pertimbangan Baleg dan pemerintah dalam mengambil keputusan. Sehingga, RUU PKS bisa masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. 

    "Mudah-mudahan ini bisa kita bahas bersama setelah kita tetapkan kita masukan dalam Prolegnas Prioritas 2021," kata Taufik.

    Anggota Baleg dari Fraksi PKS Ledia Hanifa mengingatkan, setidaknya ada kendala pembahasan RUU PKS pada periode sebelumnya. Pertama, apakah aturan tersebut bakal menggunakan terminologi kekerasan atau kejahatan.

    "Karena nanti memberikan implikasi pada sanksi," kata Ledia.

    Selanjutnya, penggunaan marital rape atau non marital rape. Marital rape adalah tindakan kekerasan seksual terhadap istri yang mengarah pada tindakan pemerkosaan. Sebab terdapat unsur-unsur pemaksaan seksual.

    "Ini perlu jadi bagian catatan bagi teman-teman yang mengusulkan agar tidak buntu lagi di situ," ujar dia.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id