Kecewa Hasil Putusan, Partai Garuda Sebut MK Ngawur

    Medcom - 04 Mei 2021 18:45 WIB
    Kecewa Hasil Putusan, Partai Garuda Sebut MK Ngawur
    ilustrasi. Medcom.id



    Jakarta: Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mengabulkan uji materi yang dilayangkannya. MK memutuskan, partai politik yang telah lolos verifikasi pemilu ssebelumnya, tetap harus melakukan verifikasi ulang baik administrasi dan faktual.
     
    “Kami selaku pemohon pengujian Pasal 173 UU Pemilu berangkat dari kegelisahan ketidakadilan secara konstitusional pasca diubahnya UU Pemilu oleh MK sebelumnya. Partai Politik yang telah lolos verifikasi pemilu harus berulang ulang kali melakukan verifikasi baik administrasi dan factual,” kata Abdullah Mansuri, Selasa, 4 Mei 2021.
     
    Abdullah mengatakan, prinsipnya bukan hanya ansich memikirkan efisiensi, namun  hak mendapat kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan soal verifikasi oleh negara melalui lembaga penyelenggara.
     
    Abdullah menegaskan, partai politik yang sudah lulus verifikasi seharusnya secara melekat dan berlaku pada pemilu berikutnya.
     
    “Ketika hasil verifikasi sudah lulus dan partai politik mengikuti pemilu, maka pada Pemilu berikutnya tidak perlu proses verifikasi lagi. Ini sebagai wujud kepastian hukum atas hasil verifikasi partai politik,” ujarnya.
     
    Menurutnya, ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya.
     
    “Bagi kami mahkamah mengabaikan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, ‘Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan’. Mahkamah justru membuat klaster baru ketidakadilan dan ketidaksamaan di mata hukum, yaitu klaster yang lolos PT (parliamentary threshold) dan klaster yang belum lolos PT termasuk parpol baru. Jadi keputusan MK ini ngawur,” katanya.
     
    Sebelumnya, Partai Garuda menggugat Pasal 173 Ayat 1 UU Pemilu terkait ketentuan verifikasi partai politik peserta Pemilu ke MK. Pemohon meminta agar MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H Ayat 2 UUD 1945. Sehingga, partai politik yang sudah dinyatakan lulus verifikasi di Pemilu 2019 tak perlu diverifikasi ulang untuk lulus sebagai peserta Pemilu selanjutnya.
     
    Ketua MK Anwar Usman mengatakan, Pasal 173 Ayat 1 yang dimohokan Partai Garuda untuk diuji, dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
     
    Partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary treshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual.’
     
    "Adapun partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary treshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi kabupaten/kota, dan partai politk yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi kabupaten/kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual. Hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru," kata Anwar.

    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id