Kupas Polemik Penyusunan RKUHP, UNPAR Gelar Diskusi Publik

    Anggi Tondi Martaon - 01 November 2019 22:41 WIB
    Kupas Polemik Penyusunan RKUHP, UNPAR Gelar Diskusi Publik
    Fakultas Hukum UNPAR dan Lembaga Kepresidenan Mahasiswa UNPAR menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk Polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Foto:Dok.UNPAR)



    Bandung: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai kontra. Pengesahannya ditunda karena terdapat beberapa pasal yang dianggap kontrovesial.

    Bahkan, ribuan mahasiswa menggelar demontrasi menolak pengesahan RKUHP yang berujung bentrok di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada penghujung September 2019.

     



    Melihat tingginya perhatian masyarakat terhadap RKUHP, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) dan Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) UNPAR menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk Polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di Aula FH UNPAR, Kampus Ciumbuleuit, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 30 Oktober 2019.

    Hasil diskusi dirumuskan sebagai masukan bagi para pemerintah dalam merumuskan RKUHP.

    Diskusi menghadirkan para narasumber dari berbagai latar belakang untuk memberi pandangan berkaitan dengan RKUHP saat ini. Para narasumber yang hadir yaitu Prof Barda Nawawi Arief (Tim Perumus RKUHP), Agustinus Pohan, S.H., M.S. (Dosen FH UNPAR), Dr Junimart Girsang (Anggota Komisi III DPR RI), serta Anggara Suwahju (Peneliti ICJR). Diskusi dipandu Dr Niken Savitri dari FH UNPAR selaku moderator.

    Kupas Polemik Penyusunan RKUHP, UNPAR Gelar Diskusi Publik 

    Dekan Fakultas Hukum Liona Nanang Supriatna mengatakan pembahasan RKUHP harus berlandaskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila. Kedua falsafah itu dianggap sebagai konsep utama Indonesia sebagai negara hukum.

    "Sistem hukum pdana sebagai perwujudan politik hukum sudah seharusnya dibentuk dengan penjiwaan UUD 1945," kata Liona, saat membuka diskusi Polemik Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

    Oleh karena itu, Liona menegaskan perumusan sistem hukum yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Sehingg, aturan tersebut bisa menggantikan KUHP yang merupakan produk kolonial Belanda.

    "Bagaimana kita memformulasikan supaya RKUHP yang baru ini bisa menggantikan KUP kolonial menjadi KUHP yang milenial," katanya.

    Kupas Polemik Penyusunan RKUHP, UNPAR Gelar Diskusi Publik 

    Selain itu, upaya melahirkan RKUHP juga harus diikuti dengan transformasi dalam bidang ilmu hukum pidana. Hal itu perlu dilakukan untuk memahami sistem dan politik hukum pidana yang baru.

    Diskusi publik tersebut menarik minat berbagai kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa. Lebih dari 200 peserta yang terdiri atas mahasiswa dan alumni FH UNPAR, perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung, perwakilan lembaga advokat, akademisi hukum dari seluruh Indonesia, serta unsur aparat penegak hukum menghadiri kegiatan ini.

    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id