Legislator Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Sangat Mendesak

    Medcom - 25 September 2019 15:47 WIB
    Legislator Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Sangat Mendesak
    Anggota Pansus RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Bobby Adhityo Rizaldi (kedua dari kiri). Foto: Dok. Istimewa
    Jakarta: Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) dinilai sangat mendesak untuk segera disahkan. Sebab, banyak kepentingan nasional yang harus dijaga di dunia siber.

    Anggota Pansus RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Bobby Adhityo Rizaldi menyebut RUU tersebut juga dapat menjaga Indonesia dari berbagai ancaman siber. Salah satunya ialah perang hibrida.

    "Perang hibrida salah satunya di situ adalah perang siber. Nah, siber itu siapa yang mengonsolidasikan, siapa leading sector nya, apakah di matra masing-masing, apakah di kepolisian atau ada badan lain yang mengoordinasikan, nah inilah yang nanti akan disinkronisasikan dalam RUU KKS ini," ujar Bobby dalam keterangannya, Rabu, 25 September 2019.

    Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar itu mengatakan RUU KKS masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas pada 2018. Pembuatan naskah akademis dikerjakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pada Mei 2019, RUU KKS ditetapkan sebagai inisiatif Baleg. 

    Namun, draft RUU KKS baru selesai. Pasalnya, sejumlah anggota dewan sibuk dalam agenda Pemilu 2019.

    "Karena waktu yang sangat sempit ini, pansus (panitia khusus) dibentuk, baru minggu lalu terpilih. Ketuanya Pak Bambang Wuryanto dari PDIP. Saya sendiri, dari komisi I masuk menjadi anggota pansus dan rencananya mulai dari kemarin itu harusnya kita rapat untuk menerima penjelasan dari pemerintah dan menerima DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)," kata Bobby. 

    Bobby berharap pemerintah bisa segera menyerahkan DIM RUU KKS ini. Sehingga, pembahasan RUU ini bisa dilanjutkan oleh anggota Dewan periode 2019-2024.

    "Kami harapkan pada saat rapat dengan pemerintah, sekaligus DIM diserahkan kepada DPR, sehingga RUU KKS dapat dilanjutkan untuk dibahas dengan DPR RI 2019-2024," ucap dia. 

    Akademisi dari Universitas Bhayangkara Awaluddin Marwan mengapresiasi rencana pembentukan UU KKS ini. Dia juga menilai keberadaan UU KKS sangat mendesak. 

    "Beberapa hari lalu kita melihat situs Kemendagri [Kementrian Dalam Negeri] di-hack oleh hacker security 007. Itu membuktikan keamanan siber itu perlu diperkuat karena kalau tampilannya sudah dirubah (de-facing), itu secara otomatis mengurangi citra lembaga," ujar Awaluddin. 

    Hal senda disampaikan Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia, Andi Budimansyah. Menurut dia, UU KKS sangat dibutuhkan sebagai regulasi yang mengatur soal keamanan dan ketahanan siber. 

    "Saat ini Indonesia baru memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tapi belum ada yang mengatur keamanan dan ketahanan siber," ujar Andi. 

    Namun, Andi mengingatkan RUU KKS masih memerlukan masukan dari berbagai stakeholder, yakni masyarakat siber untuk memperkaya, dan lebih menyempurnakan. "Jangan sampai pada saat RUU KKS diundangkan masih terjadi tumpang tindih aturan dengan undang-undang lain, serta adanya tumpang tindih kewenangan dengan instansi lainnya," kata dia.




    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id