Tito Persoalkan Visi Misi FPI

    Whisnu Mardiansyah - 28 November 2019 16:48 WIB
    Tito Persoalkan Visi Misi FPI
    Mendagri Tito Karnavian dan dua pimpinan KPK Alexander Marwata dan Saut Situmorang. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempersoalkan visi misi Front Pembela Islam (FPI). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun sedang menunggu kajian Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) bagi FPI. 

    "Rekan-rekan dari FPI sudah buat surat di atas meterai mengenai kesetiaan atau pernyataan terhadap negara dan Pancasila. Tapi problemnya di AD/ART, (anggaran dasar/anggaran rumah tangga)" kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2019.

    Dalam AD/ART, FPI menghendaki penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah melalui pelaksanaan dakwah penegakan hisbah dan pengawalan jihad. Tito menilai diksi dan definisi tersebut masih perlu dikaji dan didalami.

    "Ini yang sedang di dalami lagi oleh Kementerian Agama karena ada pertanyaan yang muncul karena ini ada kabur-kabur bahasanya," jelas Tito.

    Menurut dia, penerapan Islam secara kafah, diksi teologi yang bagus. Namun, yang dipertanyakan apakah penerapan Islam semacam prinsip hukum syariat seperti di Aceh. Bila memang itu tujuannya, hal ini bisa mengusik semangat kebinekaan.

    "Seperti di Papua dulu pernah Manokwari membuat perda (peraturan daerah) sendiri, sesuai dengan prinsip keagamaan di sana. Nanti Bali juga membuat perda sendiri. Ini bisa berdampak pada goyangnya solidaritas," jelas Tito.

    Kemenag sudah menyatakan FPI memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2019. FPI direkomendasikan mendaftarkan ulang untuk mendapat SKT ormas.

    Sekretaris Jenderal Kemenag M Nur Kholis Setiawan menjelaskan ada beberapa persyaratan dalam PMA. Dokumen pendukung yang mencakup akte pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib dilampirkan.

    FPI memenuhi persyaratan surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Surat-surat ini dituliskan di atas meterai.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id