Kuota Kartu Prakerja Sekitar Dua Juta Orang

    Damar Iradat - 19 Juli 2019 19:47 WIB
    Kuota Kartu Prakerja Sekitar Dua Juta Orang
    Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. ANT/Dhemas Reviyanto.
    Jakarta: Program kartu prakerja akan diberikan kepada sekitar dua juta penduduk Indonesia yang membutuhkan. Penerima kartu ini mewakili tiga kelompok besar; para pencari kerja, para pegawai yang ingin meningkatkan skill, dan pegawai yang dipecat perusahaan. 

    Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan masyarakat harus mendaftar terlebih dulu untuk mendapatkan kartu prakerja. Pemerintah akan menyiapkan sejumlah syarat.

    "Itu orang bisa first come, first serve. Kalau (kuota) sudah habis, ya habis. Yang penting daerah bisa melihat dari proporsi pengangguran atau segala macam dibagi kuota," kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.

    Hanif mengatakan pemerintah tidak akan memilih dua juta calon pemegang kartu prakerja. Pemerintah, kata dia, hanya menentukan eligibilitas dan syarat-syarat. Politikus PKB itu menjelaskan sistem kartu prakerja seperti program beasiswa.

    "Tapi kalau mau dapat beasiswa ada kriterianya kan. Sama. Kalau mau ambil kartu prakerja berarti sama," tuturnya. 

    Pemerintah membagi penerima kartu prakerja dalam tiga golongan. Golongan pertama yakni; para pencari kerja seperti fresh graduate yang tidak terbatas berdasarkan pendidikan.

    "Yang belum punya skill atau yang sekolah ada problem mix macth itu masuk program skilling sehingga punya skill. Jadi bisa masuk ke pasar kerja," kata dia.

    Baca: Milenial Eksekutor Visi Pemerintah

    Para pemegang kartu ini, lanjutnya, akan mendapatkan pelatihan kerja dalam jangka waktu tertentu. Nantinya, usai pelatihan tersebut rampung, pemegang kartu dalam golongan ini akan mendapatkan insentif pascapelatihan selama tiga bulan.

    Hanif memastikan insentif hanya diberikan selama tiga bulan. Jika selama tiga bulan tersebut tak kunjung mendapatkan pekerjaan, kata Hanif, sang pemegang kartu tak bisa mendaftar kembali.

    Kemudian, golongan kedua yakni para pegawai yang ingin meningkatkan kemampuan. Hal ini dibutuhkan seiring perkembangan dunia kerja.

    "Maka dibuat peningkatan skill sehingga apakah dia punya karier atau dia juga misalnya ganti-ganti pekerjaan," papar Hanif.

    Untuk golongan kedua ini, pemerintah akan memberikan pelatihan selama dua bulan. Mereka juga menerima insentif selama dua bulan.

    "Ini dinamakan insentif pengganti upah. Walaupun namanya insentif pengganti upah, nanti itu apakah 100% upah, 75% upah, atau 50% upah itu simulasi fiskal. Itu kita tunggu dari Kemenkeu," tegasnya.

    Terakhir, kata Hanif, golongan yang menjadi korban PHK. Mereka, kata dia, juga bisa mendapatkan kartu prakerja untuk mengikuti pelatihan kembali jika berencana alih profesi.

    Untuk golongan ini, lama waktu pelatihan sama dengan golongan pekerja yang ingin meningkatkan kemampuan atau dua bulan. Adapun, insentifnya juga akan dibedakan dari golongan pertama.

    "Kalau korban PHK dia pelatihan selama 2 bulan mendapatkan insentif pengganti upah saat pelatihan. Setelah selesai pelatihan dia mendapatkan insentif selama 3 bulan. Jadi totalnya 5 bulan," ucap Hanif.

    Sementara itu, saat disinggung jumlah yang dibutuhkan untuk insentif tersebut, Hanif belum bisa membeberkan. Menurut dia, hal tersebut menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan.

    "Angka harus menunggu keputusan Menkeu hitungannya seperti apa," tandasnya.




    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id