26 Caleg Terpilih DPR Belum Serahkan LHKPN

    Faisal Abdalla - 03 September 2019 08:51 WIB
    26 Caleg Terpilih DPR Belum Serahkan LHKPN
    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting. MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Puluhan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Mereka berasal dari lima partai politik yang lolos ke Senayan. 

    "Rekap update, 26 caleg DPR terpilih belum menyerahkan tanda terima LHKPN," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting, di Jakarta, Selasa, 3 September 2019. 

    Partai Gerindra menjadi partai paling tak patuh menyerahkan LHKPN. KPU mencatat dari 78 caleg terpilih, sebanyak 11 caleg belum menyerahkan LHKPN. Disusul PDI Perjuangan sebanyak sembilan caleg. 

    Evi menjelaskan tiga dari 58 caleg PKB belum menyerahkan tanda terima pelaporan LHKPN. Sementara Partai NasDem dan Partai Demokrat masing-masing dua caleg terpilihnya belum menyerahkan tanda terima pelaporan LHKPN. Sedangkan empat partai lolos Parlemen yang seluruh caleg terpilihnya telah menyerahkan LHKPN yakni, Golkar, PKS, PPP, dan PAN. 

    Legislator terpilih harus melaporkan harta kekayaanya sebelum 8 September 2019. Mereka terancam tak dilantik bila belum menyerahkan LHKPN.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan anggota legislatif terpilih periode 2019-2024 segera menyerahkan LHKPN sebagai syarat pelantikan. 

    Pelaporan LHKPN tertuang dalam ‎Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD, tanda bukti LHKPN wajib diserahkan paling lambat tujuh hari setelah KPU mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai caleg terpilih. 

    ”Perlu dipahami, laporan LHKPN untuk caleg terpilih saat ini berdasarkan PKPU adalah syarat pelantikan. Jadi konsekuensinya langsung dapat atau tidaknya dilantik,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi. 

    Febri menegakan pelaporan harta kekayaan merupakan langkah awal seorang pejabat negara menjaga integritas. Pejabat negara juga wajib menyerahkan laporan harta kekayaan secara periodik.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id