PAN Menolak Rencana Pengadaan Alpalhankam Sebesar Rp1,7 Kuadriliun

    Achmad Zulfikar Fazli - 03 Juni 2021 17:26 WIB
    PAN Menolak Rencana Pengadaan Alpalhankam Sebesar Rp1,7 Kuadriliun
    Anggota Komisi I Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia. Dok. Istimewa



    Jakarta: Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR menolak rencana pemerintah melakukan pengadaan alat pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Pengadaan itu diperkirakan butuh biaya hingga Rp1,7 kuadriliun.

    "Anggaran yang luar biasa besar ini meliputi akuisisi alpalhankam, pembayaran bunga tetap selama lima periode renstra (rencana strategi), dan dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan alpalhankam," ujar anggota Komisi I Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021.

     



    Rencana pengadaan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah menjelaskan tentang pengadaan alpalhankam dalam rapat kerja dengan Komisi I pada Rabu, 2 Juni 2021.

    Namun, Farah menilai pemerintah sangat tergesah-gesah dalam merencanakan pengadaan alpalhankam dengan anggaran sebesar itu. Menurut dia, pengadaan itu belum terencana secara matang.

    Farah mengatakan harus ada pembacaan visi, strategi, hingga doktrin pertahanan untuk membuat peta jalan (roadmap) yang sesuai dengan Nawacita. Pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, lanjut dia, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) apa yang perlu dan mendesak dibeli maupun tidak.

    "Pertimbangan ini semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang," tegas dia.

    Baca: Prabowo Disebut Sudah Memiliki Gambaran Alutsista yang Akan Dibeli

    Dia pun menyoroti besarnya anggaran Rp1,7 kuadriliun yang menggunakan utang negara untuk pengadaan alpalhankam. Dia menilai anggaran itu akan membuat utang Indonesia semakin membengkak. Apalagi, utang berjalan pemerintah mencapai Rp6.445,07 trilliun pada periode Maret 2021.

    "Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya," ucap dia.

    Wakil Sekjen DPP PAN itu menyampaikan Indonesia masih menghadapi pandemi covid 19. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan penggunaan anggaran untuk upaya penanganan covid-19 agar ekonomi Indonesia kembali pulih.

    "Upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgen dan mendesak dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer," ujar dia.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id