Omnibus Law Lapangan Kerja Belum Final

    Whisnu Mardiansyah - 26 Januari 2020 12:18 WIB
    Omnibus Law Lapangan Kerja Belum Final
    Diskusi 'Omnibus Law Bikin Galau' Cross Check Medcom.id di Coffee Roaster Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu, 26 Januari 2020. Foto: Medcom.id/Whisnu
    Jakarta: Badan Legislasi DPR belum menerima draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Pembahasan RUU Omnibus Law di DPR masih menunggu surat presiden (Surpres) dan draf naskah akademik RUU tersebut.
     
    "Pemerintah masih melakukan harmonisasi ditingkat kementerian. Jadi belum final, harmonisasi ini memang seharusnya melibatkan semua stackholder," kata Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo saat diskusi 'Omnibus Law Bikin Galau' Cross Check Medcom.id di Coffee Roaster Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu, 26 Januari 2020.
     
    RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja merupakan usulan inisiatif dari pemerintah. DPR masih menunggu naskah akademik sebelum disosialisasikan ke publik.
     
    "Kalau sudah ada di DPR, saudara-saudara dari KSPI akan kami libatkan, termasuk para ekonom dan para perguruan tinggi. Kami akan sosiasliasi," ujar Firman.
     
    Firman menyadari salah satu yang menjadi sorotan adalah soal ketenagakerjaan yang ditolak serikat pekerja. DPR membuka kesempatan kepada serikat pekerja memberikan masukan sebelum draf resmi dari pemerintah disampaikan ke DPR.
     
    "Ini kesempatan pembahasan, belum final di situ. Karena sampai hari ini kami belum menerima draf, naskah akademik termasuk Surpresnya," katanya.
     
    Saat ini, sebanyak empat RUU omnibus law telah masuk Prolegnas 2020. Empat RUU omnibus law yaitu, RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Keamanan Laut.
     
    Khusus RUU Omnibus law Cipta Lapangan Kerja sampai saat ini masih menjadi pro kontra. Kelompok buruh menilai aturan itu lebih menguntungkan korporasi. Di sisi lain, kelompok pengusaha menilai aturan itu berdampak positif bagi perekonomian karena memperluas lapangan kerja.
     
    RUU Cipta Lapangan Kerja terdiri atas 11 klaster, antara lain penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta Kawasan ekonomi.
     
    Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama yaitu Penyederhaan Perizinan Berusaha. Klaster ini terbagi atas 18 sub klaster, yakni Lokasi, Lingkungan, Bangunan Gedung, Sektor Pertanian, Sektor Kehutanan, Sektor Kelautan Perikanan, Sektor ESDM, Sektor Ketenaganukliran, Sektor Perindustrian, Sektor Perdagangan, Sektor Kesehatan Obat dan Makanan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan, Sektor Keagamaan, Sektor Perhubungan, Sektor PUPR, Sektor Pos dan Telekomunikasi, Sektor Pertahanan dan Keamanan.
     




    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id