Pengembalian Peran Puskesmas Diyakini Mampu Tekan Defisit BPJS

    Fachri Audhia Hafiez - 01 Desember 2019 17:55 WIB
    Pengembalian Peran Puskesmas Diyakini Mampu Tekan Defisit BPJS
    Diskusi Cross Check by Medcom.id bertajuk 'Menguak Sebab BPJS Membengkak'. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) diharapkan tak lagi hanya menjadi tempat 'mampir' pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit. Hal itu dinilai menjadi salah faktor penyebab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan defisit.

    "Kita harus menganggap puskesmas itu tempat mengobati. Jadi, saya sakit, saya diobati di Puskesmas," ujar koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, dalam diskusi Cross Check by Medcom.id bertajuk 'Menguak Sebab BPJS Membengkak' di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Desember 2019.

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus mendorong puskesmas kembali kepada fungsi pokoknya, yaitu menjadi pengobatan masyarakat. Sehingga, tidak ada lagi stigma puskesmas sebagai tempat mendapatkan rujukan ke rumah sakit.

    Puskesmas juga harus memiliki fungsi preventif, promotif, dan kuratif. Puskesmas jangan terburu-buru merujuk ke rumah sakit setelah mendiagnosa penyakit pasien. Puskesmas harus mampu mengobati pasien pada penyakit tertentu.

    "Sekarang puskesmas malah beralih fungsinya ke kuratif saja," ujar Timboel.

    Menurut dia, tarif inasibijis membengkak karena pasien terus dirujuk ke rumah sakit. Inasibijis atau Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah sebagaimana ditentukan Kemenkes.

    Puskesmas juga banyak yang tidak memiliki dokter dan pengelolaan yang baik dari pemerintah daerah (Pemda) setempat. "Ada puskesmas yang enggak ada dokternya itu. Kemudian, kita lihat puskesmas juga tidak dikelola dengan baik oleh pemda. Sehingga, memengaruhi tingkat defisit ini," ujar Timboel.

    Persoalan BPJS seolah tak habis-habis, mulai fakta defisit, penaikan iuran, hingga indikasi kecurangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Mulanya, publik ramai-ramai membicarakan defisit BPJS. Belakangan, deifisit berimbas pada penaikan iuran. Iuran peserta BPJS Kesehatan untuk Kelas III ditetapkan Rp42 ribu, kelas II Rp110 ribu, dan kelas I Rp160 ribu.

    Penaikan iuran mencapai 100 persen itu dianggap mencekik, terutama kelompok mandiri di kelas III. Publik mulai hitung-hitungan angka yang harus dikeluarkan per bulan.

    Namun, penaikan seakan menjadi jalan tepat menutup defisit yang diprediksi mencapai Rp32,8 triliun.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id