comscore

Peniadaan Hak Politik ASN Harus Diatur UU

Anggi Tondi Martaon - 17 Desember 2021 15:32 WIB
Peniadaan Hak Politik ASN Harus Diatur UU
Ilustrasi Medcom.id.
Jakarta: Sebanyak 51,16 responden dalam survei Netralitas ASN Saat Pilkada 2020 menginginkan hak politik aparatur sipil negara (ASN) dicabut dalam kontestasi politik daerah. Keinginan itu harus diakomodasi dalam aturan setingkat Undang-undang (UU).

"Jadi poinnya sekarang kalau memang aspirasi ASN lebih senang dihilangkan hak politiknya, maka aspirasi harus diakomodir dalam UU," kata anggota Komisi II Aminurokhman saat dihubungi, Jumat, 17 Desember 2021.
Politikus Partai NasDem itu menyebut akomodasi dalam UU merupakan hal mutlak. Sehingga, pencabutan hak memilih ASN bisa dilakukan secara maksimal.

"Kalau cuma ngomong saja kan enggak mungkin, karena dalam UU tetap diberi hak," kata dia.

Sebelum merealisasikan hal tersebut, Aminurokhman meminta wacana terkait menghilangkan hak politik ASN dikaji mendalam. Sehingga, dapat diketahui dampaknya terhadap sektor sosial dan politik ke depan.

"Karena demokrasi ini harus dibangun dengan pendekatan yang tidak bisa melanggar hak-hak manusia," kata dia.

Baca: Legislator PKS Setuju Hak Politik ASN Saat Pilkada Dicabut

Selain itu, dia menilai hasil survei tersebut menunjukkan ASN tak nyaman diberikan hak untuk memilih. Sebab, rawan mendapat intimidasi saat kontestasi politik di daerah terjadi.

"ASN ini sebetulnya dia tidak ingin diganggu dalam arena politik. Sehingga, disimpulkan dia lebih baik menghilangkan hak-hak pilihnya daripada diberikan hak pilih tapi ditekan," ujar dia.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id