Peningkatan Kapasitas TNI Dibutuhkan untuk Mengantisipasi Ancaman Pertahanan

    Anggi Tondi Martaon - 21 Oktober 2020 20:11 WIB
    Peningkatan Kapasitas TNI Dibutuhkan untuk Mengantisipasi Ancaman Pertahanan
    Ketua MPR Bambang Soesatyo. MI/Susanto
    Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung peningkatan kapasitas pasukan TNI. Sebab, ancaman keamanan negara terus berkembang.

    "Peningkatan kapasitas pasukan khusus harus menjadi sebuah upaya yang berkesinambungan," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Oktober 2020.

    Mantan Ketua DPR itu menyebut berbaurnya ancaman militer dan nonmiliter menimbulkan dilema geopolitik dan geostrategis global. Ancaman ini bahkan sulit diprediksi dan diantisipasi.

    Selain dari luar, ancaman dari dalam dianggap beragam. Hal itu dibuktikan dengan timbulnya sikap intoleran, radikalisme, dan terorisme.

    "Ancaman ini bisa menggerus sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," ujar dia.

    Sementara itu, Rektor Universitas Pertahanan (UNHAN), Laksamana Madya (Laksdya) TNI Amarulla Octavian, menyatakan perkembangan revolusi industri 4.0 membuat ancaman pertahanan semakin berkembang. Maka, peningkatan kapasitas TNI harus dilakukan.

    "Khususnya dalam mendeteksi dan menghadapi kompleksitas ancaman keamanan nasional," kata Amarulla.

    Baca: Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme Timbulkan Penyimpangan Wewenang

    Dia menyoroti beberapa kemungkinan ancaman besar ke depan. Seperti penggunaan senjata biologi dan serangan siber.

    "Seperti bom elektronik yang dapat memadamkan listrik lebih dari 24 jam yang perlu diwaspadai," ujar dia.

    Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen TNI M Hasan mengatakan pihaknya siap mengantisipasi berbagai jenis ancaman keamanan negara. Sebab, pasukan baret merah itu selalu mengikuti perkembangan di dalam dan luar negeri.

    "Dalam menghadapi kompleksitas ancaman tersebut adalah dengan mewujudkan Kopassus yang adaptif, fleksibel, modern dan tangguh," kata Hasan.

    Kopassus siap membantu mengatasi aksi terorisme. Namun, dibutuhkan payung hukum untuk menjalankan tugas ini.

    "Perlu adanya payung hukum berupa peraturan presiden yang sedang dirancang saat ini," ujar dia.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id