Wapres: Pemerintah Akan Kaji Penundaan Pilkada 2020

    Antara - 26 Maret 2020 20:30 WIB
    Wapres: Pemerintah Akan Kaji Penundaan Pilkada 2020
    Wakil Presiden Ma'ruf Amin. MI/Adam Dwi
    Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah akan mengkaji wacana penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Pilkada 2020 berpotensi ditunda bila penyebaran virus korona tak kunjung teratasi.

    "Kita (pemerintah) akan tentukan apakah pilkada ini akan ditunda. Kalau melihat situasinya, (kemungkinan) ditunda sangat besar," kata Ma'ruf dalam telekonferensi pers di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2020.

    Ma'ruf menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) cukup untuk menjadi payung hukum bila ingin menunda pilkada. "Payung hukumnya apabila perubahan UU itu tidak dimungkinkan, itu bisa dilakukan melalui Perppu saya kira," ucap dia.

    Baca: KPU 'Terseok' Selenggarakan Pilkada 2020

    Ma'ruf juga mengapresiasi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunda sejumlah tahapan pilkada. Keputusan itu diambil untuk mencegah penyebaran covid-19.

    "Saya kira itu sudah betul KPU menunda proses administrasinya. Tapi akan kita tetapkan pada saatnya bahwa (jika) pilkada akan diundur dan tidak mungkin menggunakan perubahan UU, baru dilakukan dengan Perppu," jelas dia.

    KPU sebelumnya menerbitkan Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 yang berisi penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020.

    Beberapa tahapan yang ditunda yakni pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

    "Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020, perlu ditetapkan SE KPU tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2020 dalam rangka pencegahan covid-19 di lingkungan KPU," kata Ketua KPU Arief Budiman.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id