Legislator Sebut Tak Ada Obral Izin Kehutanan di Era Jokowi

    Media Indonesia.com - 27 Januari 2021 21:17 WIB
    Legislator Sebut Tak Ada Obral Izin Kehutanan di Era Jokowi
    Ilustrasi. Foto: MI/Susanto
    Jakarta: Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyatakan tak ada obral izin kehutanan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selama periode pertama pemerintahan maupun periode kedua saat ini, Firman mengatakan, Jokowi justru menelurkan banyak terobosan.

    "Pak Jokowi sejak awal konsisten memajukan ekonomi dengan memangkas birokrasi berbelit. Ia mengawasi ketat berbagai izin, termasuk izin pada sektor kehutanan," kata Firman, Rabu, 27 Januari 2021.

    Ketatnya pengeluaran izin ini, kata dia, bisa dilihat dari mekanisme pengawasan teknis dan administratif yang dibangun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pertanian. Hasilnya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkurang, tata kelola birokrasi semakin baik, dan pujian dunia internasional mengalir terkait pengelolaan hutan.

    "Kita bisa melihat bagaimana keberlanjuran kebun sawit. Baru di era Jokowi ada terobosan dengan dibuat dasar hukumnya dulu, lalu diakomodasi di dalam UU Cipta Kerja," kata politisi Partai Golkar itu.

    Baca: Obral Izin Pengelolaan Lahan Banyak Dilakukan Sebelum Era Jokowi

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantah tudingan pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengobral perizinan pengelolaan lahan. Tudingan ini dikaitkan dengan bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Pulau Kalimantan.
     
    "Banyak pihak yang memanfaatkan situasi dengan obral data yang tidak benar ke publik. Kewajiban kami adalah meluruskan informasi tersebut, sehingga publik mendapatkan referensi yang tepat,'' kata Kepala Biro Humas KLHK Nunu Anugrah.
     
    KLHK membeberkan perizinan yang dikeluarkan sebelum dan selama pemerintahan Presiden Jokowi. Izin yang diterbitkan terbagi menjadi beberapa bentuk, yakni kebun, hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanam industri (HTI), dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

    Nunu menyampaikan Indonesia mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan untuk kebun seluas 7,3 juta hektare selama 1984-2020. Sebanyak 746 izin diterbitkan sebelum Presiden Jokowi memimpin Indonesia pada akhir Oktober 2014.
     
    "Jadi lebih dari 91 persen pelepasan kawasan hutan, atau seluas lebih dari 6,7 juta hektare,berasal dari era sebelum Pak Jokowi dan Ibu Siti Nurbaya (Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar) menjabat," kata Nunu.

    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id