Hasil KLB Demokrat Ditolak, Pengamat: Bukti Moeldoko Tak Gunakan Kekuasaan

    Rendy Renuki H - 04 April 2021 13:23 WIB
    Hasil KLB Demokrat Ditolak, Pengamat: Bukti Moeldoko Tak Gunakan Kekuasaan
    Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko. Foto: MI



    Jakarta: Pengamat politik Bagas Pujilaksono Widyakanigara menilai Moeldoko terbukti tak menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya saat pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, 5 Maret 2021 lalu.

    "Moeldoko sama sekali tidak menggunakan pengaruh dan kekuasaan dalam urusan KLB Deli Serdang. Datang ke KLB sebagai pribadi dan datang sendiri, tidak membawa massa," kata Bagas lewat pernyataan tertulis, Minggu 4 April 2021.






    Dia juga mengatakan, tuduhan keterlibatan Presiden Joko Widodo dan pemerintah dalam kisruh Demokrat tidak terbukti. Tuduhan tersebut menurutnya sebuah bentuk politik jahat.

    "Tuduhan dan fitnah keji ke Presiden Jokowi dan Pemerintah jelas suatu bentuk permainan politik jahat dan licik. Wajah innocent, yang akhirnya bilang terimakasih ke Presiden Jokowi," lanjutnya.

    Bagas melihat bahwa alasan kader Partai Demokrat menggelar KLB karena ada upaya sistematis, sistemik dan represif membangun politik tirani di internal Partai Demokrat demi langgengnya hegemoni suatu politik dinasti. Baginya, orang yang berfikir membangun politik dinasti adalah orang yang perilaku politiknya selalu mencederai nilai- nilai demokrasi.

    "Jika ada kader PD yang gerah, resah dan gelisah melihat masadepan PD, dan memposisikan dirinya berseberangan dengan kubu AHY adalah hal lumrah/wajar di era demokrasi. Namun jelas, ancaman nyata bagi politik tirani yang sedang dibangun di internal PD," ucap Bagas.

    Selain itu, kehadiran Moeldoko di KLB Deli Serdang justru sebagai suatu bentuk komitmen dan kepedulian kader dalam menyelamatkan Partai Demokrat yang sudah jenuh dengan keluarga SBY dan butuh sosok baru.

    "Figur pak Moeldoko menjadi simbol kekuatan baru bagi kader-kader PD yang punya idealisme, komitmen dan haluan politiknya berseberangan dengan kubu AHY, untuk menyelamatkan PD," tegas Bagas.

    "Penggunaan istilah kudeta parpol adalah tuduhan dan fitnah keji ke Pemerintah dan pak Moeldoko oleh suatu kelompok, untuk menutupi kegagalannya dalam mengelola parpol menjadi parpol terbuka dan moderen," pungkasnya.  

    (ACF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id