Daftar Prolegnas Prioritas 2021 Dirombak

    Anggi Tondi Martaon - 24 November 2020 16:59 WIB
    Daftar Prolegnas Prioritas 2021 Dirombak
    Ilustrasi DPR. Medcom.id
    Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah mengubah daftar rancangan undang-undang (RUU) yang akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Jumlah yang akan menjadi prioritas pembahasan juga bertambah satu RUU.

    "(Jadi) 38 RUU yang dipertimbangkan masuk Prolegnas Prioritas 2021," kata Wakil Ketua Baleg Willy Aditya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 November 2020.

    Dalam daftar prolegnas yang baru, DPR mengajukan 26 RUU. Berkurang satu RUU dari daftar sebelummya.

    RUU yang dihapus merupakan usulan Komisi VIII, yakni Kesejahteraan Lanjut Usia. Sebab, setiap komisi hanya diperkenankan mengajukan satu RUU. Komisi VIII memilih untuk mengajukan revisi UU Penanggulangan Bencana.

    Pemerintah juga merombak daftar RUU untuk Prolegnas 2021. Pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pemasyarakatan, dan RUU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) batal menjadi prioritas pada tahun depan.

    Pemerintah mengajukan tiga RUU baru untuk Prolegnas 2021. Yakni, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), RUU Wabah, dan RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law).

    Sedangkan DPD menambah satu RUU untuk masuk Prolegnas 2021. DPD mengajukan RUU Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    DPR akan membahas rancangan Prolegnas 2021 ini bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona Laoly. Pengambilan keputusan akan dilakukan pada Rabu, 25 November 2020.

    Baca: Sejumlah Fraksi Keberatan RUU Haluan Ideologi Pancasila Masuk Prolegnas 2021

    Berikut daftar usulan Prolegnas 2021:

    RUU usulan DPR:

    1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan usulan Komisi I
    2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan usulan Komisi II
    3. RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang merupakan usulan Komisi III
    4. RUU tentang Jabatan Hakim yang merupakan usulan Komisi III
    5. RUU tentang perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan usulan Komisi IV
    6. RUU tentang Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang merupakan usulan Komisi V
    7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang merupakan usulan Komisi VI
    8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan yang merupakan usulan Komisi VII
    9. RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang merupakan usulan Komisi VIII
    10. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan usulan Komisi IX
    11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang merupakan usulan Komisi X
    12. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan usulan Komisi XI
    13. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang merupakan usulan Baleg
    14. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila) yang merupakan usulan Baleg
    15. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang merupakan usulan Baleg
    16. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat yang merupakan usulan Baleg
    17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado yang merupakan usulan Baleg
    18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang merupakan usulan Baleg
    19. RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang merupakan usulan Baleg
    20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan usulan anggota DPR
    21. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat yang merupakan usulan anggota DPR
    22. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi) yang merupakan usulan anggota DPR
    23. RUU tentang Ketahanan Keluarga yang merupakan usulan anggota
    24. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang merupakan usulan anggota
    25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji) yang merupakan usulan anggota
    26. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang merupakan usulan anggota DPR.

    RUU usulan pemerintah:

    1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
    2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
    3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
    4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
    6. RUU tentang Ibu Kota Negara
    7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
    8. RUU tentang Hukum Acara Perdata
    9. RUU tentang Wabah
    10. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law).

    RUU usulan DPD:

    1. RUU tentang Daerah Kepulauan
    2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id