Pernyataan Lengkap Mahfud: Menyentil Rizieq Hingga Mengingatkan Kepala Daerah

    Nur Azizah - 16 November 2020 14:39 WIB
    Pernyataan Lengkap Mahfud: Menyentil Rizieq Hingga Mengingatkan Kepala Daerah
    Menko Polhukam Mahfud MD/MI/Susanto.
    Jakarta: Pemerintah tegas menindak pelanggar protokol kesehatan pencegah penyebaran virus korona (covid-19). Tak hanya itu, pemerintah bakal memberi sanksi aparat keamanan yang takut bertindak.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat konferensi pers kantornya, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 16 November 2020. Hal tersebut disampaikan merespons pelanggaran protokol kesehatan oleh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

    Mahfud didampingi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.  Selain itu, Mahfud juga didampingi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

    Baca: Langgar Protokol Kesehatan, Rizieq Shihab Bakal Disanksi

    Berikut pernyataan lengkap Mahfud MD terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan:

    1. Mencermati perkembangan satu pekan terakhir, terjadi peningkatan signifikan kasus covid-19. Pada saat yang sama, terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar, terutama sejak Selasa, 10 November hingga Sabtu, 13 November 2020 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. 

    2. Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan Pesta Pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan Jakarta Pusat, di mana pemerintah telah memperingatkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Anies Baswedan) untuk meminta penyelenggara untuk mematuhi protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota merupakan kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

    3. Kita semua, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, dalam 8 bulan terakhir telah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mengatasi covid-19, yang telah memakan ribuan korban jiwa. Ratusan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat, telah menjadi pahlawan dari upaya kita berperang melawan covid-19.

    4.Upaya-upaya ke arah itu telah menunjukkan hasil positif, di mana di tengah masyarakat telah tumbuh kesadaran untuk menjaga jarak, memakai masker, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Namun, pelanggaran secara nyata protokol kesehatan dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan terakhir, bisa membuyarkan segala upaya yang telah kita lakukan dalam 8 bulan terakhir. Orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi 'pembunuh potensial' terhadap kelompok rentan.

    5. Pemerintah mendengar dan mendapatkan banyak keluhan serta masukan dari berbagai kalangan, seperti para tokoh agama dan tokoh masyarakat, purnawirawan TNI/Polri, dokter, relawan, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bergelut dengan perjuangan kemanusiaan dalam mengatasi covid-19, atas praktik pelanggaran protokol kesehatan termasuk penggunaan dan perusakan fasilitas umum. Mereka mengeluh seakan perjuangan itu dianggap tidak dihargai sama sekali, bahkan mereka mengatakan 'negara tidak boleh kalah' dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, pembangkangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

    6. Oleh karena itu, pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat dan masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan.

    7. Indonesia adalah negara demokrasi sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beraktivitas. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah negara nomokrasi (negara hukum). Penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak warga masyarakat lainnya, sehingga harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan aman, harmonis, tenteram, dan damai.

    8. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas, dalam memastikan protokol  kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan covid-19.


    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id