Struktur Kelembagaan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Dikritik

    Anggi Tondi Martaon - 01 Agustus 2020 19:04 WIB
    Struktur Kelembagaan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Dikritik
    Ilustrasi korona. Medcom.id
    Jakarta: Struktur kelembagaan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dikritik. Hierarki badan pengganti Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 itu dinilai bertele-tele.

    "Kalau dilihat struktur ini multitafsir," kata Ketua terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dedi Supratman dalam diskusi Iluni UI secara virtual, Sabtu, 1 Agustus 2020.

    Dedi menuturkan ada tiga komponen jabatan komite yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 itu. Yakni, Ketua Komite yang dijabat Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartato dan Ketua Pelaksana Komite yang dijabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

    Erick membawahi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang dipimpin Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Sementara, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dipimpin Wakil Menteri  BUMN Budi G Sadikin.

    Dedi menilai struktur kelembagaan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN mubazir. Sebab, semua struktur bisa menyampaikan laporan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    (Baca: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Rancang Lima Program Utama)

    Struktur itu justru memperpanjang koordinasi. Sebab, penyampaian laporan dan pengambilan keputusan masing-masing satuan tugas harus melalui beberapa tingkatan, yakni Presiden, Ketua Komite, dan Ketua Pelaksana.

    "Kalau seperti ini justru akan memperpanjang birokrasi dan tidak akan selincah gugus tugas dalam mengambil keputusan-keputusan," tutur dia.

    Dia meminta pemerintah meniru Korea Selatan (Korsel) dalam menyusun struktur kelembagaan penanganan virus korona. Lembaga khusus tersebut dikomandoi Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    "Karena ini sekali lagi bukan bencana alam seperti yang terjadi biasa. Ini bencana kesehatan yang bisa kami sampaikan yang paham betul masalah ini adalah teman-teman Kemenkes," tutur dia.

    Dedi menyebut Kemenkes Korsel dibantu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kolaborasi kedua lembaga tersebut untuk mengkoordinasikan berbagai kebijakan penanganan covid-19.

    Kebijakan ini terbukti efesien. Korsel dianggap mampu menangani pandemi virus korona.

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id