Keterlibatan Ormas Islam untuk Sertifikasi Halal Memudahkan UMKM

    Whisnu Mardiansyah - 27 Juni 2020 13:32 WIB
    Keterlibatan Ormas Islam untuk Sertifikasi Halal Memudahkan UMKM
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dalam draf pasal 33 memberikan kewenangan kepada organisasi masyarakat (ormas) islam berbadan hukum mengeluarkan sertifikasi halal. Terobosan ini dinilai memudahkan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) mengurus produk halal.

    Terobosan ini disambut baik petinggi ormas Islam Nahdlatul Wathan, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). Menurut TGB, pemberian wewenang sertifikasi halal kepada ormas Islam sebuah terobosan hukum yang patut diapresiasi.

    Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat itu menegaskan ada tiga kaidah yang patut diperhatikan ormas islam dalam mengeluarkan sertifikasi halal. Pertama, kaidah kepastian.

    "Sertifikasi itu harus bisa diterima oleh semua. Tidak menyebabkan UMKM harus melakukan sertifikasi lain karena lembaga ini bermasalah. Perlu kepastian," kata TGB, Sabtu, 27 Juni 2020.

    Baca: RUU Ciptaker Diyakini Mengurangi Pengangguran

    Kedua, kaidah efisiensi. Sertifikasi produk halal tidak boleh menyulitkan UMKM secara pembiayaan. Ketiga, lanjut TGB, ormas islam harus memanfaatkan infrasturktur laboratorium dan fasilitas yang ada di setiap daerah. Ini bertujuan untuk memangkas biaya yang muncul dalam proses sertifikasi.

    "Misalnya ormas islam yang diberikan kewenangan. Di daerah ada laboratorium kesehatan yang bisa ikut di dalam proses sertifikasi. Pemberian kewenangan ini harus dibarengi dengan pemanfaatan semua infrastruktur yang ada di daerah sehingga nanti biayanya tidak besar," kata TGB.

    Di sisi lain, ia mendorong pemerintah mengalokasikan bantuan UMKM untuk proses sertifikasi halal. Hal ini pernah dilakukannya saat menjabat Gubernur NTB dalam peluncuran Lombok sebagai destinasi pariwisata halal.

    Saat itu, pemda membuat kontrak dengan BPOM. Dengan dana tertentu, kewajiban BPOM adalah mensertifikasi semua UMKM yang ada di NTB.

    "Menurut saya, tidak ada salahnya jika negara memberikan pendanaan di awal ini karena banyak UMKM yang belum punya kemampuan untuk melakukan sertifikasi secara mandiri. Itu bisa meminimalisir kesulitan yang timbul akibat sertifikasi," kata TGB.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id