Pemberantasan Terorisme

    Draf Perpres Pelibatan TNI Belum Disetor ke Presiden

    Nur Azizah - 18 Mei 2020 14:44 WIB
    Draf Perpres Pelibatan TNI Belum Disetor ke Presiden
    Sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat, Udara, dan Laut baris-berbaris di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur. Foto: MI/Adi Maulana Ibrahim
    Jakarta: Istana Kepresidenan belum juga menerima draf peraturan presiden terkait pelibatan TNI dalam memberantas terorisme. Draf masih di Kementerian Hukum dan HAM.

    "Rencananya minggu ini baru akan dibahas bersama dengan Sekretariat Negara," kata Staf khusus presiden bidang hukum Dini Purwono saat dihubungi, Jakarta, Senin, 18 Mei 2020.

    Perpres pelibatan TNI dalam menangani kasus terorisme ini ditolak sejumlah pihak, termasuk Komnas HAM. Namun, Dini menyebut draf tersebut masih bisa berubah.

    "Semuanya masih bisa berubah dalam proses finalisasi. Tergantung bagaimana nanti proses diskusinya," kata dia.

    Sementara itu, menurut peneliti terorisme Universitas Indonesia Ridlwan Habib, rencana pemerintah melibatkan TNI dalam penanganan tindak terorisme membuat kelompok radikal was-was. TNI diyakini memiliki kompetensi yang mumpuni untuk memberantas kelompok tersebut.

    "Draf peraturan presiden (perpres) keterlibatan TNI menggentarkan kelompok radikal. Ada kepanikan dan ketakutan dari jaringan radikal kalau TNI masuk," ujar Ridlwan dihubungi terpisah.

    Baca: Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Perlu Diperinci

    Perpres yang mengatur pelibatan TNI mengatasi terorisme merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada Pasal 43 huruf I ayat 3 disebutkan, tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme diatur dalam perpres.

    Ridlwan mengatakan TNI memiliki inteljen baik di level nasional (markas besar TNI) sampai level teritorial (komando distrik militer). Data intelijen itu bisa digunakan sebagai upaya penangkalan rencana terorisme.

    "Di beberapa grup medsos kelompok radikal tampak ketakutan dan kepanikan. Kelompok ini cemas karena memang TNI punya jejaring sampai ke desa," ujar dia.

    Draf perpres TNI juga mengatur penindakan terhadap kejadian terorisme. Pada Pasal 9 diatur jenis serangan teror yang bisa diatasi oleh TNI. Misalnya, serangan pada Presiden dan Wakil Presiden, serangan pada objek vital nasional, dan aksi terorisme lain berskala tinggi.

    "TNI punya Gultor, ada juga Komando Operasi Khusus Mabes TNI yang bisa digerakkan setiap saat," ujar dia.

    Kiprah TNI dalam penanganan terorisme sudah ditunjukkan dalam beberapa operasi, misalnya, pengejaran kelompok radikal di Tinombala, Poso. Sehingga, kehadiran perpres tersebut membuat TNI dapat mengawasi terorisme yang mengancam negara.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id