PAN Belum Bersikap Terkait Pansus Jiwasraya

    Anggi Tondi Martaon - 05 Februari 2020 16:39 WIB
    PAN Belum Bersikap Terkait Pansus Jiwasraya
    Ketua DPP PAN Yandri Susanto. Foto: Medcom.id
    Jakarta: Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) belum bersikap terkait wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Arah sikap PAN akan diputuskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

    "Keputusannya ada di DPP dan DPP belum memutuskan secara resmi," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.

    Pada dasarnya, terang dia, PAN mendukung langkah politik di parlemen terkait Jiwasraya. PAN tak mempersoalkan adanya pembentukan panitia kerja (panja) atau pansus. Yang penting, lanjut dia, pengawasan terhadap pengungkapan kasus korupsi di perusahaan asuransi pelat merah itu berjalan baik.

    "Saya kira kalau DPR menggunakan haknya membentuk pansus atau AKD (alat kelengkapan dewan) lain tidak ada masalah. Itu dalam bentuk pengawasan," ungkap dia.

    PAN Belum Bersikap Terkait Pansus Jiwasraya
    Asuransi Jiwasyara. Foto: MI/Ramdani

    Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden PKS Sohibul Iman juga sempat membahas masalah ini saat bertemu beberapa waktu lalu. Poin dari pertemuan itu, PAN tak keberatan dengan wacana pembentukan pansus.

    Namun, PAN belum terlalu memikirkan polemik pansus dan panja Jiwasraya. Sebab, partai berlambang matahari putih itu masih fokus pada agenda kongres nasional yang berlangsung pekan depan.

    "Ya kalau sekarang PAN lagi konsen di kongres. Kan hari Minggu ini pembukaan. Tapi prinsipnya untuk persoalan besar PAN akan ikut andil di dalamnya," ujar dia.

    Fraksi PKS dan Partai Demokrat menyerahkan usulan pembentukan Pansus hak angket Jiwasraya (persero) ke pimpinan DPR. Dokumen tersebut diterima Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. 

    Aziz menyebut usulan itu hak legislator untuk menyuarakan pendapat sesuai Pasal  79 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 juncto Pasal 154 ayat (1) Peraturan DPR 1 Tahun 2014. Regulasi itu mengatur hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id