DPR Pertimbangkan 6 Model Pemilu Serentak

    Anggi Tondi Martaon - 27 Februari 2020 17:52 WIB
    DPR Pertimbangkan 6 Model Pemilu Serentak
    Ilustrasi Medcom.id
    Jakarta: DPR mempertimbangkan pilihan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) serentak. Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan enam model pemilu serentak pascakeluarnya putusan pada gugatan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

    "Mana yang terbaik dan apa yang akan dipilih, tentu nanti ada pembahasan mendalam antara pemerintah dan DPR," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020.

    Anggota Komisi II DPR Djarot Syaiful Hidayat menghargai enam opsi yang ditawarkan MK. Penentuan akan dibahas dalam revisi UU Pemilu.

    "Apakah yang dipilih adalah opsi misalkan pemilu nasional terlebih dahulu DPR, DPD, dan Presiden kemudian pemilu provinsi regional (kabupaten-kota) dipisah dengan waktu yang berbeda. Itu menjadi opsi. Yang saya pikir bisa," kata Djarot.

    DPR Pertimbangkan 6 Model Pemilu Serentak
    Ilustrasi. Medcom.id

    Djarot mengatakan poin penting yang harus menjadi perhatian dalam revisi UU Pemilu, yaitu efektivitas proses pesta demokrasi. Jangan sampai kejadian buruk pada Pemilu Serentak 2019 terulang.

    "Jangan sampai merepotkan seperti kemarin, yang banyak menimbulkan banyak korban jiwa dan kerumitan ya," ujar dia.

    Baca: DPR Didorong Membuat Regulasi Pembatasan Dana Kampanye

    MK menawarkan enam variasi pemilu serentak. Pertama, sama seperti metode Pemilu 2019, yaitu pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD disamakan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

    Kedua, pemilu dilakukan secara serentak untuk DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, serta bupati atau wali kota. Ketiga, pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dilakukan serentak bersama presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/walikota.

    Keempat, memisahkan pemilihan nasional dengan lokal. Pencoblosan DPR dan DPD dilakukan bersamaan dengan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, DPRD provinsi dan kabupaten atau kota dibarengi dengan gubernur dan bupati atau wali kota. Namun pencoblosan diberikan jeda waktu beberapa bulan.

    Kelima, pemilihan legislatif dipisahkan berdasarkan tingkatan pemerintahan. DPR dan DPD dilakukan bersamaan dengan presiden dan wakil presiden. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibarengi dengan DPRD provinsi. Lalu, pemilihan bupati atau wali kota dipilih bersamaan dengan DPRD kabupaten atau Kota.

    Terakhir, model pemilihan lain boleh dilakukan sepanjang pemilu DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden digelar bersamaan.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id