15 Kementerian Dilibatkan Bahas Revisi UU Otsus Papua

    Anggi Tondi Martaon - 24 Juni 2021 15:43 WIB
    15 Kementerian Dilibatkan Bahas Revisi UU Otsus Papua
    Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan. Medcom.id/Githa Farahdina



    Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) melibatkan banyak kementerian/lembaga membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Selama ini, pembahasan hanya dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    "Jadi saya minta persetujuan dari rapat untuk kita akan mengundang (kementerian/lembaga) lain juga terlibat dalam pembahasan selanjutnya," kata Ketua Pansus Revisi UU Otsus Papua Komaruddin Watubun saat rapat kerja (raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 24 Juni 2021.

     



    Politikus PDI Perjuangan itu menyebut pelibatan kementerian/lembaga lain untuk memperbaiki implementasi UU Otsus Papua setelah disahkan. Dia menegaskan semua amanah dalam amendemen payung hukum pelaksanaan Otsus Papua harus dilaksanakan dengan baik.

    Baca: DIM Papua Barat Diserahkan, Fraksi NasDem Siap Kawal di Pansus

    "Jangan UU (Otsus Papua) ini, pasal-pasal sudah (disusun) bagus-bagus tapi dari tahun ke tahun di situ tanpa dilaksanakan," ungkap dia.

    Pansus memutuskan pelibatan kementerian/lembaga lain bakal dikoordinasikan Kemendagri. Nantinya, Kemendagri menyusun jadwal dan rapat kementerian/lembaga lain bersama Pansus membahas daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU Otsus Papua.

    "Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) sampaikan surat kepada mereka supaya tidak ada alasan tidak hadir. Harus mewakilkan orang atau menteri yang langsung yang hadir," ujar Komaruddin.

    Keputusan itu disambut baik Mendagri Tito. Bahkan, Tito meminta agar keputusan itu dimasukkan dalam kesimpulan raker hari ini.

    "Sehingga punya kekuatan untuk duduk bersama (kementerian/lembaga membahas DIM revisi UU Otsus Papua)," kata Tito.

    Sebanyak 15 kementerian/lembaga lain yang dilibatkan dalam pembahasan DIM revisi UU Otsus Papua, ialah:
    1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)
    2. Kementerian Kesehatan
    3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
    4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
    5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    6. Kementerian Investasi
    7. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah dan Transmigrasi (PDTT)
    8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
    9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)
    10. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
    11. Kementerian Perdagangan
    12. Kementerian Perhubungan
    13. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
    14. Kementerian Agama
    15. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id