Pemerintah Diminta Cermat Menyelesaikan Masalah Asuransi

    Cindy - 16 Januari 2020 14:06 WIB
    Pemerintah Diminta Cermat Menyelesaikan Masalah Asuransi
    Ilustrasi. Perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwasraya. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Partai NasDem mengingatkan penyelesaian kasus perusahaan asuransi milik pemerintah perlu dilakukan dengan hati-hati dan tak melanggar hukum. Pemerintah diminta belajar dari skandal Bank Century beberapa tahun lalu.

    "Pemerintah harus memegang prinsip dan asas bertindak yang cermat (principle of carefulness) dalam menyelesaikan karut marut asuransi ini," kata Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati di Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. 

    Menurut Okky, sejumlah rencana yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah perusahaan asuransi pelat merah masih menyentuh sektor hilir. Padahal, penyelesaian masalah harus komprehensif mulai dari hulu. 

    "Seperti gagasan membuat holding perusahaan asuransi milik pemerintah, itu berada di tataran hilir. Bila pun opsi itu ditempuh, pemerintah harus cermat, hati-hati dan tidak menabrak hukum," ucap Okky.

    Okky menyoroti rencana pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang digulirkan pemerintah merujuk Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Okky menyebut langkah itu terlambat dijalankan. Sebab, keberadaan LPP harus diatur melalui undang-undang. Pembentukan LPP paling lambat tiga tahun sejak UU Peransuransian diundangkan. 

    "Artinya keberadaan paling lama UU Penjamin Polis itu terbit tahun 2017 lalu, bukan sekarang baru bahas rencana membahas UU," kata Anggota Komisi Kesehatan DPR dua periode itu. 

    Dia menilai DPR dan pemerintah abai terhadap tugasnya terkait keberadaan UU Penjamin Polis. Ia menyarankan Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Lembaga Penjamin Polis. 

    "Salah satu syarat menerbitkan Perppu karena terjadinya kekosongan hukum. Saya kira opsi Perppu dapat dipilih Presiden karena jika menunggu pembahasan DPR dan pemerintah membutuhkan waktu yang lama," ucap Okky.

    Okky juga menilai pemerintah gugup dan tidak sistematis dalam merespons persoalan perusahaan asuransi milik pemerintah. Dia juga mempertanyakan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani masalah di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

    "Teorinya tidak akan ada peristiwa yang menimpa Jiwasraya dan ASABRI jika OJK bekerja secara benar dalam urusan pengawasan terhadap lembaga non perbankan ini," kata Okky.

    Okky menilai kesadaran masyarakat menjadi peserta asuransi baik kesehatan maupun jiwa, menunjukkan tren positif. Namun, kondisi ini tak sebanding dengan pengelola asuransi yang diberi kepercayaan masyarakat. 

    "Sayangnya, tren positif dari masyarakat ini tidak gayung bersambut dengan pengelolaan asuransi oleh perusahaan asuransi plat merah," ujar Okky.





    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id