PDIP Jamin Amendemen Terbatas Tak Sentuh Pilpres

    Whisnu Mardiansyah - 17 Agustus 2019 05:50 WIB
    PDIP Jamin Amendemen Terbatas Tak Sentuh Pilpres
    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Medcom.id/Whisnu
    Jakarta: Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membantah Presiden Joko Widodo menolak amendemen terbatas UUD 1945 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Penolakan presiden hanya terkait mekanisme pemilihan presiden yang dikhawatirkan kembali ke mekanisme MPR. 

    "Yang ditolak itu terkait dengan pemilihan presiden karena ada persepsi seolah dengan amendemen terbatas pemilu presiden akan dilaksanakan oleh MPR padahal prinsip kedaulatan rakyat tetap dijalankan sebaik-baiknya," kata Hasto di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 16 Agustus 2019. 

    Hasto menjamin amendemen terbatas sama sekali tidak menyentuh ranah pemilu presiden secara langsung. Amendemen hanya menyangkut mengatur kembali haluan negara yang diatur oleh pemerintah. 

    "Negara kepulauan terbesar untuk menatap masa depan dengan baik dengan mensinergikan melalui overall planing terhadap seluruh kerja dari lembaga tinggi negara," kata Hasto. 

    Hasto kembali meyakinkan amendemen terbatas tak membatasi dan mengekang kewenangan presiden lewat MPR. Justru amendemen untuk menguatkan sinergi antara parlemen dengan Presiden. 

    "Karena seluruh kerja sama yang dilakukan termasuk dengan presiden semata didedikasikan bagi kepentingan haluan negara kita," tegas Hasto. 

    PDI Perjuangan getol menyuarakan melakukan amendemen terbatas UUD 1945 di periode kepengurusan parlemen mendatang. Draf amendemen terbatas ini tengah dibahas. 

    Salah satu tujuannya, ingin menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali, Sabtu, 10 Agustus 2019.

    Untuk mengembalikan GBHN diperlukan penguatan fungsi MPR. Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menyebut akan ada usulan untuk penataan kewenangan serta fungsi lembaga MPR. Sebab, yang akan diatur dalam GBHN adalah lembaga negara yang wewenangnya diberikan UUD.



    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id