comscore

KSP: Pemerintah Tidak Pagari Kebebasan Berekspresi

Andhika Prasetyo - 20 Februari 2022 18:24 WIB
KSP: Pemerintah Tidak Pagari Kebebasan Berekspresi
Ilustrasi Medcom.id
Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) membantah pernyataan sejumlah pihak yang menyebut pemerintah memagari kebebasan berekspresi dengan melakukan pembatasan terkait pendaftaran dan pendanaan organisasi nonpemerintah (Non Governmental Organization/NGO). Apalagi, ada payung hukum yang mengatur segala ruang lingkup terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) mulai dari aspek pendaftaran, pendanaan, hingga operasional di lapangan.

"Itu semua sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya," ujar Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani  kepada wartawan, Minggu, 20 Februari 2022.
Dia menegaskan di peraturan perundangan ada rambu-rambu yang mengatur secara jelas apa saja yang dilarang untuk dilakukan ormas. Sebagai contoh, ormas dilarang menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga terlibat dalam kegiatan yang dapat mendukung tindak pidana terorisme.

"Bila kemudian terdapat mekanisme prosedural yang diterapkan pemerintah, hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menjamin ormas di Indonesia berjalan dalam kerangka rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terkait," kata dia.

Jaleswari juga menyangkal tuduhan yang menyebut pemerintah menutup ruang gerak NGO asing. Terutama dalam memberi dana kepada pihak sipil.

"Hal tersebut jelas salah karena salah satu sumber pendanaan masyarakat sipil dapat berasal dari bantuan atau sumbangan dari lembaga asing," kata mantan peneliti LIPI itu.

Baca: BNPT: Ormas Keagamaan Bisa Bantu Berantas Terorisme

Akan tetapi, kata dia, dalam proses pemberian bantuan ada prosedur yang harus dilewati. Hal tersebut dilakukan guna menjamin bahwa bantuan yang disalurkan tidak ditujukan untuk mendukung kegiatan ormas yang bertentangan dengan ketetapan yang diatur dalam peraturan perundangan. Semua aturan itu tidak perlu dinarasikan sebagai serangan terhadap kebebasan berpendapat terutama pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Perlu diingat bahwa pengaturan mengenai hak berserikat juga dimungkinkan dan diberikan ruangnya oleh konstitusi kita," katanya.

Dia menyebut hal ini untuk menjamin iklim kebebasan berserikat di Indonesia tetap sejalan dengan maksud pembatasan yang diperbolehkan dalam konstitusi. Di antaranya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

"Rasio konstitusional terkait pengaturan mengenai kebebasan berserikat tersebut pun merupakan praktik yang lumrah bila dikomparasikan dengan praktik di negara negara demokrasi lainnya," kata dia.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id