Pemerintah Diminta Tak Korbankan Buruh untuk Investasi

    Ilham Pratama Putra - 20 Januari 2020 11:51 WIB
    Pemerintah Diminta Tak Korbankan Buruh untuk Investasi
    Massa demo buruh menolak omnibus law bergerak menuju DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra
    Jakarta: Massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Omnibus law itu dinilai dapat merugikan buruh.

    "Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi," kata Presiden KSPI Said Iqbal di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Senin, 20 Januari 2020.

    Menurut dia, omnibus law akan menghilangkan upah minimum, pesangon, dan membebaskan buruh kontrak serta alih daya (outsoursing). Aturan itu diduga mempermudah masuknya tenaga kerja asing, menghilangkan jaminan sosial, dan sanksi pidana bagi pengusaha.

    Said menekankan buruh sejatinya setuju dengan investasi. Namun, pihaknya tak mau investasi yang masuk justru mengorbankan masa depan buruh.

    Pemerintah, kata dia, harus jeli lagi melihat masalah investasi. Dia menilai yang membuat pemilik modal enggan menanam uang di Indonesia yakni korupsi dan tidak efesiennya birokrasi.

    "Jadi jangan menyasar masalah ketenagakerjaan," tegas di.

    Sementara itu, massa tiba di depan Gedung DPR sejak pukul 10:40 WIB. Jalan arteri ditutup akibat keberadaan massa aksi. Kendaraan dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gatot Subroto hanya bisa melintas di jalur bus TransJakarta.

    Said mengatakan aksi hari ini tak hanya berlangsung di Jakarta. Gerakan penolakan serentak juga dilakukan di berbagai provinsi lain di Indonesia. 

    "Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo," ungkap Said.

    KSPI meminta negara melindungi kaum buruh dan rakyat kecil. Pemerintah dan wakil rakyat diharap tak berpihak kepada pengusaha yang cenderung semena-mena.

    Usulan mengenai RUU Cipta Lapangan Kerja beserta RUU Perpajakan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya untuk periode kedua, Minggu, 20 Oktober 2019. Regulasi ini dibentuk menggunakan konsep omnibus law, yaitu satu UU yang mengamendemen beberapa UU lainnya.

    Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya segera menuntaskan naskah akademik draf rancangan RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan. Kedua produk hukum tersebut harus rampung sebelum 100 hari kerja pemerintahan periode Jokowi-Ma'ruf Amin pada Selasa, 28 Januari 2020.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id