12 Institusi Jadi 'Pengadil' Izin FPI

    M Sholahadhin Azhar - 30 Juli 2019 17:13 WIB
    12 Institusi Jadi 'Pengadil' Izin FPI
    Kemendagri. Foto: MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak bisa serta merta memutus keberlanjutan izin organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Ada 12 kementerian dan lembaga yang punya andil.

    Direktur Organisasi Masyarakat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Lutfi ke-12 institusi ini tergabung dalam tim terpadu. Mereka berasal dari beragam latar belakang.

    "Ada kami, Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS)," kata Lutfi kepada Medcom.id, Selasa, 30 Juli 2019.

    Menurut dia, pihaknya juga melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang lntelijen Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Agama. Namun, sisa unsur lainnya, Lutfi tak hafal.

    Dia hanya memaparkan hal ini sesuai prosedur ketetapan (protap) pemberian izin pada ormas. Tak hanya FPI, semua lembaga serupa juga diperlakukan sama. Tak ada yang diperlakukan berlebihan dalam pengurusan izin.

    Lutfi tak mau perkara ini dikaitkan dengan isu-isu tertentu. Pasalnya, ketentuan itu memang berlaku bagi semua ormas, tak cuma FPI yang dimotori Rizieq Shihab. 

    "Di seluruh pengajuan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas, pada saat ingin disahkan kita mengundang beberapa kementerian lembaga yang masuk sebagai tim terpadu," tegas Lutfi.

    Kemendagri juga tak bisa serta merta menolak izin ormas. Semuanya harus dirapatkan dengan tim terpadu itu.

    "Intinya kami tidak bisa putuskan sendiri, ada tim masing-masing yang bekerja dengan tugasnya di tim itu," ujar Lutfi.

    Baca: PKS Nilai Izin FPI Pantas Diperpanjang

    Saat ini, Kemendagri tengah menanti kelengkapan berkas dari FPI. Dari 20 dokumen, ormas itu baru mengumpulkan 12 dokumen. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menyebut pihaknya masih menunggu kelengkapan berkas.

    "Yang penting kan bagi pemerintah nunggu saja. Wait and see, kalau mereka mau mengajukan ya sudah, kalau enggak mau mengajukan ya sudah enggak ada masalah," ujar Soedarmo.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id