Kementerian ATR/BPN Tak Pandang Bulu Berantas Mafia Tanah

    M Sholahadhin Azhar - 14 November 2020 10:09 WIB
    Kementerian ATR/BPN Tak Pandang Bulu Berantas Mafia Tanah
    Ilustrasi sertifikat tanah/Media Indonesia.



    Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkomitmen memberantas mafia tanah. Komitmen tersebut tak pandang bulu, seperti pengusutan kasus dugaan keterlibatan 10 pejabat Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jakarta.

    Mereka diduga terlibat dalam sengekat tanah di Cakung Barat, Jakarta Timur. "Itu mutlak tindakan itu diberikan Menteri atas hasil audit kami, karena mereka melakukan itu tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku," kata Inspektur Bidang Investigasi Kementerian ATR/BPN, Brigjen Pol Yustan Alpiani, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 14 November 2020.






    Menurut dia, para pejabat membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan 38 (SHGB) PT Salve Veritate milik Benny Tabalajun. Yustan mengatakan pembatalan itu tak sesuai mekanisme karena menabrak sejumlah aturan.

    Baca: Sofyan Djalil Dinilai Sudah Resah dengan Ulah Mafia Tanah
     
    Salah satu regulasi yang ditabrak yakni Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Usai dibatalkan, para pejabat itu menerbitkan pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) untuk tanah tersebut.

    "Dari hasil audit, ditemukan, proses itu juga tidak sesuai mekanisme," kata Yustan.

    Parahnya, kata dia, setelah PTSL diterbitkan, kepemilikan tanah dipindah ke pihak ketiga. Yustan mengatakan hal itu jelas melanggar aturan, sebab sengketa tanah belum selesai.

    Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal menegaskan pihaknya tak pandang bulu. Jika terbukti melanggar aturan, pejabat BPN bakal dihukum berat.

    "Pak Menteri (Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil) juga menginstruksikan kepada kami 'ya ungkapkan yang salah harus betul-betul salah'," kat Sunraizal.

    Menurut dia, pihaknya telah mengendus banyak praktik mafia tanah. Salah satunya menyerobot tanah kosong yang diabaikan pemiliknya.

    "Bisa jadi mafia ini, sengaja melakukan proses peradilan. Lalu menang, kemudian ada perintah pendaftaran, dan didaftarkan oleh kantor pertanahan," kata dia.

    Selain itu, modus mafia tanah lain yakni memosisikan diri sebagai korban. Namun pihaknya telah memahami betul modus seperti itu. Kementerian ATR/BPN berupaya independen dan netral menyikapi hal tersebut. 

    "Pernah ada kejadian, yang mengadu datang, seperti orang teraniaya yang betul-betul sampai menangis,meneteskan air mata. Setelah dilihat ternyata miliknya yang palsu. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk independen," ungkapnya.

    Sikap netral ditunjukkan dengan tak memihak pihak yang bersengketa. Sunraizal mengatakan pihaknya fokus mengawasi cara kerja aparatur ATR/BPN di lapangan. 

    Dia mengatakan, cara tersebut terbukti efektif hingga kini. Sebanyak 69 pegawai diberi sanksi ringan hingga berat sejak 2018-2020.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id