DPR Dinilai Masih Sebelah Mata Memandang UU Penyandang Disabilitas

    Siti Yona Hukmana - 19 November 2020 15:58 WIB
    DPR Dinilai Masih Sebelah Mata Memandang UU Penyandang Disabilitas
    Ilustrasi DPR. Medcom.id
    Jakarta: Peneliti Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) Indonesia Fajri Nursyamsi menyayangkan dihapusnya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pasal itu mengatur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

    "Yang saya lihat fenomena ini (penghapusan pasal) karena ketidaktahuan atau mungkin ketidakpahaman pembentuk UU terkait penyandang disabilitas," kata Fajri dalam diskusi daring, Kamis, 19 November 2020.

    Fajri mengungkapkan penghapusan lantaran DPR menilai pasal itu terlalu teknis. Sehingga bisa diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

    "Ini menunjukkan aksesibilitas, bagi pembentuk UU itu adalah level administratif bukan level perlindungan hak asasi manusia (HAM)." ujar Fajri.

    Padahal, kata dia, aksesibilitas ialah instrumen yang sangat kuat untuk melindungi HAM penyandang disabilitas. Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 28 Tahun 2002 mengatur persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

    (Baca: Pemerintah Diminta Lebih Mempromosikan UU Penyandang Disabilitas)

    Perkantoran sejatinya harus membangun infrastruktur dengan mempertimbangkan pekerja disabilitas. Dengan begitu pekerja disabilitas dapat beraktivitas di tempat kerjanya secara mandiri.

    Fajri mengatakan tak semua pasal yang dihapus berimplikasi buruk. Salah satunya, Pasal 172 UU Ciptaker yang mengatur pesangon.

    Penghapusan pasal memberikan posisi kuat bagi pekerja dengan disabilitas. Pekerja yang sudah tidak bisa bekerja, dapat meminta pemutusan hubungan kerja dan mendapat pesangon dua kali lipat.

    "Argumentasi penghapusan pasal ini (Pasal 172) adalah agar posisi antara pemberi kerja dan pekerja itu sama dan itu diputuskan dalam level perjanjian kerja," ujar Fajri.

    Namun, menurut dia aturan itu tidak sesuai dengan realita di lapangan. Pasalnya, posisi pemberi kerja dan pekerja tidak pernah sama.

    "Sehingga perlu negara dalam bentuk UU menyeimbangkan posisi pekerja dan pemberi kerja. Maka ini dihapus," terang Fajri.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id