KPU Ajukan Anggaran untuk Pemilu 2024 Mencapai Rp86 Triliun

    Indriyani Astuti, Media Indonesia.com - 04 Juni 2021 06:19 WIB
    KPU Ajukan Anggaran untuk Pemilu 2024 Mencapai Rp86 Triliun
    Ilustrasi KPU. Medcom.id



    Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan total pagu anggaran Rp86,2 triliun untuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2024 yang dianggarkan bertahap pada 2021-2025. Anggaran digunakan untuk konsolidasi demokrasi, operasional, dan non-operasional.

    "Pada 2021 kita mengharapkan 10 persen dari total anggaran Pemilu 2024, dianggarkan sebesar Rp8,4 triliun. Pada 2022 sebesar 15 persen (Rp13,2 triliun), Tahun Anggaran 2023 sebesar 29 persen (Rp 24,9 triliun), 2024 sebesar Rp36,5 triliun dan Tahun Anggaran 2025 sebesar 4 persen atau Rp3 triliun," papar Ketua KPU Ilham Saputra di Komisi II DPR, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021.

     



    Anggaran mencangkup pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang akan digelar di 33 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Lalu, KPU mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp26,2 triliun yang dianggarkan mulai 2023-2025 untuk pelaksaan pemilihan kepala daerah. Dana berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Sementara itu, Bawaslu mengusulkan pagu anggaran untuk seluruh tahapan pengawasan Pemilu 2024 sebesar Rp22,5 triliun. Rinciannya Rp3,9 triliun pada 2022, Rp10 triliun pada 2023, dan Rp8,6 triliun pada 2024.

    (Baca: Mempercepat Pemilu 2024 Diyakini Tekan Beban Penyelenggara)

    "Anggaran untuk Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan, Panwas Desa/kecamatan, Panwas Tempat Pemungutan Suara (TPS), pengawas luar negeri, pengawas TPS luar negeri dan pengawas kotak suara keliling," papar Ketua Bawaslu Abhan.

    Anggaran juga akan digunakan untuk renovasi kantor Bawaslu dan unit kerja di daerah. Abhan mengungkapkan gedung Bawaslu di daerah masih berstatus pinjam, hibah, atau pakai sewa.

    Bawaslu juga perlu menyiapkan anggaran untuk tim seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota yang masa jabatannya berakhir pada 15 Agustus 2023. "Lima bulan sebelum itu Bawaslu RI harus membentuk tim seleksi," ujar Abhan.

    Adapun anggaran untuk pilkada pagu yang diusulkan sebesar Rp 11,3 triliun hingga 2025. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia sempat menanyakan alasan Bawaslu menganggarkan hingga 2024. Sedangkan, KPU menghitung pagu anggaran hingga 2025.

    "Apa 2025 tidak butuh anggaran sebab sengketa dan lain-lain? KPU juga membuat alokasi dana yang di-cover APBD belum ada?", tanya Doli.

    Abhan menjelaskan Bawaslu mengasumsikan tahapan Pemilu 2024 selesai pada tahun yang sama. Sebab pelantikan presiden dan calon legislatif terpilih pada 2024.

    Sedangkan, pilkada direncanakan digelar November 2024. Abhan mengatakan Bawaslu telah menghitung usulan anggaran sebesar Rp11 triliun mencangkup Pilkada 2024 dan tahapannya sampai 2025 apabila ada sengketa.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id