Panja Jiwasraya Segera Panggil Jampidsus

    Anggi Tondi Martaon - 04 Februari 2020 16:55 WIB
    Panja Jiwasraya Segera Panggil Jampidsus
    Ilustrasi. Medcom.id.
    Jakarta: Komisi III DPR telah membentuk Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya. Panja segera bekerja dengan memanggil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan direktur penyidikan Kejaksaan Agung.

    "Tujuannya kami ingin mendapat masukan sudah sejauh mana penanganan perkara Jiwasraya," kata Ketua Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya Herman Hery di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

    Panja berisikan 32 anggota, terdiri dari 27 anggota, dan lima pimpinan. Herman mewanti-wanti anggota panja agar tidak asal berbicara terkait kasus Jiwasraya. Pasalnya, tak semua informasi yang dimiliki panja boleh diketahui publik.

    "Artinya karena kasus ini sedang dalam penyidikan, agar tidak bias, kita harus menghargai. Anggota panja, pimpinan panja harus menghargai jika ada hal-hal yang masih bersifat rahasia penyidikan perkara," ujar dia.

    Panja Jiwasraya Segera Panggil Jampidsus
    Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani.

    Herman menepis adanya upaya Komisi III menutup-nutupi penyidikan kasus Jiwasraya. Menurut dia, proses hukum yang sudah berjalan pada kasus ini harus dihormati.

    "Bukan untuk mengintervensi kasus tersebut, tetapi melakukan fungsi pengawasan bahkan mungkin mendukung, mendorong supaya kasus cepat selesai dan bagaimana secepatnya mengembalikan uang nasabah yang digelapkan itu kira-kira tujuan Panja," pungkas dia.

    Kejagung menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya. Mereka yakni mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.
     
    Kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id