Survei: Kebijakan Relaksasi Mudik Diragukan

    Cindy - 15 Mei 2020 08:33 WIB
    Survei: Kebijakan Relaksasi Mudik Diragukan
    Ilustrasi: MI
    Jakarta: Konsistensi pemerintah untuk membatasi warga mudik diragukan publik. Penelitian News Research Center (NRC) Media Group menemukan 69,43 persen responden tokoh publik di 34 provinsi mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan tersebut.

    "Tokoh publik yang kurang percaya atas kebijakan pemerintah sebanyak 54,78 persen. Sementara yang tidak percaya 14,65 persen," kata Head of NRC Media Group News Ade Alawi di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2020.

    Ade memaparkan 26,75 persen responden mengaku percaya dengan kebijakan relaksasi mudik. Sementara itu, 3,82 persen responden sangat percaya. Bila ditotal, tokoh publik yang percaya dengan pemerintah soal kebijakan ini hanya 30,57 persen.

    Peneliti senior Saiful Mujani Research Center (SMRC) Sirojuddin Abbas menilai ketidakpercayaan tersebut wajar. Hal ini mengingat pemerintah kewalahan menghadapi dilema kesehatan dan ekonomi dari virus korona (covid-19).

    “Ada kelelahan pemerintah, mana yang akan diambil,” kata Sirojuddin melalui telekonferensi dengan aplikasi Zoom.

    Beberapa hari terakhir, pemerintah juga mulai melonggarkan kebijakan relaksasi mudik dengan sejumlah pembatasan tertentu. Sirojuddin menilai aturan pembatasan ketat tak berhasil dieksekusi.

    "Namun di lapangan, hal ini masih sulit dihindari. Bandara Soekarno Hatta misalnya masih saja dipenuhi warga yang hendak pulang kampung,” ungkap dia.

    Meskipun begitu, responden tokoh publik mayoritas setuju atas kebijakan pelonggaran perjalanan bagi keluarga inti yang ingin mengunjungi anggota keluarga yang sakit keras atau meninggal. Kepercayaan tokoh publik mencapai 65,61 persen.

    "Pada intinya, tokoh publik, setuju dan sangat setuju (92,95 persen) sependapat dengan kebijakan pemerintah bahwa kebijakan larangan mudik akan mampu memutus rantai penularan wabah covid-19," ucap Ade.

    NRC Media Group menggelar jajak pendapat tokoh publik di 34 provinsi di Indonesia mengenai kebijakan pemerintah menerapkan relaksasi mudik. Jajak pendapat digelar sejak 7-12 Mei 2020.

    Survei: Kebijakan Relaksasi Mudik Diragukan

    Baca: Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Melarang Mudik

    Tokoh publik yang dimaksud yakni orang yang memiliki pengaruh cukup besar di daerahnya maupun pengaruh di kancah nasional. Mereka dibagi menjadi empat kelompok yakni tokoh pendidikan dan budaya; tokoh hukum dan keamanan; tokoh ekonomi; dan tokoh sosial politik. 

    Sebanyak 157 responden itu terdiri dari laki laki 73,25 persen dan perempuan 26,75 persen. Berdasarkan jenjang pendidikan, responden dengan jenjang pendidikan S3 mencapai 33,12 persen, S2 ada 29,30 persen, S1 30,57 persen, dan sisanya dari jenjang D3 sampai SMP. 

    Usia responden tokoh publik ini mulai 20 sampai 60 tahun lebih. Metode penelitian nonprobabilitas dengan sampel yang dipilih atau sampel yang sengaja diundang untuk dijadikan sebagai responden. Mereka diminta menjawab 10 instrumen pertanyaan.

    Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id