DPR Minta Pasien Non-Korona Mendapat Perlakuan Sama

    M Sholahadhin Azhar - 30 Maret 2020 15:08 WIB
    DPR Minta Pasien Non-Korona Mendapat Perlakuan Sama
    Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita. Foto: Medcom.id
    Jakarta: Ketua Komisi IX DPR  RI Felly Estelita Runtuwene meminta pemerintah tetap memperhatikan pasien nonkorona di tengah pandemi. Sebab, saat ini hampir semua rumah sakit (RS) fokus menangani pasien yang terjangkit virus korona (covid-19).

    “Ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Perlu pemisahan antara rumah sakit yang dikhususkan menangani korona dengan rumah sakit umum biasa,” kata Felly di Jakarta, Senin, 30 Maret 2020.

    Menurut dia, banyak orang enggan ke rumah sakit karena fokus penanganan virus itu. Padahal, tak sedikit pasien nonkorona harus mengobati penyakit yang tak kalah penting.

    Baca: NasDem Usul 15% APBN 2020 untuk Penanganan Korona

    Felly menukil Data Profil Kesehatan Indonesia 2018 Kemenkes. Pada data itu tertera bahwa Indonesia memiliki 1,2 ranjang untuk setiap 1.000 penduduk. Artinya, per 1.000 penduduk tersedia 1,21 tempat tidur perawatan di rumah sakit. 

    Dengan populasi sekitar 260 juta jiwa, Indonesia memiliki 310.000 ranjang pasien di rumah sakit. Sementara, standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatur satu ranjang untuk 1.000 penduduk. 

    "Dengan demikian, meskipun masih kalah jauh rasionya dibandingkan negara lain, Indonesia sudah memenuhi standar secara umum,” kata Felly.

    Namun yang menjadi masalah, persebaran tempat tidur perawatan tidak merata di semua provinsi. Misalnya, Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi dengan dua ranjang RS per 1.000 penduduknya. 

    Sementara, ada delapan provinsi dengan rasio ranjang pasien di bawah standar WHO. Yakni Riau (0,98), Kalimantan Tengah (0,91), Sulawesi Barat (0,91), Lampung (0,91), Banten (0,87), Jawa Barat (0,85), NTT (0,81), dan NTB (0,71). 

    “Atau bisa dikatakan, pada wilayah tersebut, untuk setiap 1.000 penduduk tidak satu pun bisa mendapat akses ranjang RS menurut perbandingan itu,” kata dia.

    Ketimpangan jumlah ranjang itu harus segera dibenahi. Felly juga menyoroti kesiapan tenaga medis dan ketersediaan alat perlindungan diri (APD). Jumlah tenaga medis harus memperhitungkan potensi eskalasi, shift kerja, dan jangka waktu darurat covid-19.

    “Setiap daerah harus mempersiapkan formulasi tersebut sehingga jumlah dokter spesialis, dokter umum, perawat, APD dan tenaga medis lainnya dapat teratasi,” kata dia.

    Felly mencatat ada peningkatan jumlah dokter di akhir 2019. Tidak hanya dokter umum, namun para dokter spesialis juga memiliki pertambahan jumlah. 

    Total jumlah dokter yang terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ada 168 ribu. Terdiri atas 138 ribu dokter umum dan 30 ribu dokter spesialis. 

    Merujuk Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dari segi kebutuhan rasio dokter oleh Kementerian Kesehatan, yaitu 45 dokter per 100.000 penduduk. "Jumlah dokter saat ini telah melebihi target. Saat ini ada 50 dokter per 100.000 penduduk di Indonesia,” kata dia.

    Hanya, sebarannya tidak merata dan sebagian besar tenaga dokter terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tidak hanya itu, dia menyayangkan tidak semua dokter terdaftar dimanfaatkan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

    Masih berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah dokter umum yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan berjumlah  53.607 orang dan dokter spesialis berjumlah 37.124.
     
    “Jadi, hal-hal seperti ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bukan hanya mengenai rasio dan jumlah rumah sakit, kelengkapan medis dan tenaga medis, tetapi juga persebarannya,” kata Felly.

    Melalui data ini, Felly menyimpulkan pemerintah daerah belum siap menghadapi ledakan wabah ini di daerahnya. Sehingga bisa menerapkan lockdown parsial di wilayahnya. Indonesia dianggap beruntung karena terdiri dari pulau-pulau.

    “Opsi untuk lockdown parsial di wilayahnya bisa dipergunakan dengan menutup akses terhadap daerah tersebut juga dengan membatasi mobilisasi penduduk di wilayahnya tersebut. Pemerintah Daerah bisa berkoordiansi Pemerintah Pusat dengan semua lembaga terkait di wilayahnya untuk opsi ini” kata Felly.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id