Kehadiran Partai Politik Harus Dirasakan Publik

    Theofilus Ifan Sucipto - 09 April 2021 05:19 WIB
    Kehadiran Partai Politik Harus Dirasakan Publik
    Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan. Foto: Medcom/Theofilus Ifan Sucipto



    Jakarta: Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyebut partai politik (parpol) perlu lebih dekat dengan publik. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan, mulai dari sukarela hingga ‘dipaksa’ oleh sistem.

    “Partai harus hadir lebih banyak di masyarakat,” kata Djayadi dalam diskusi virtual, Kamis, 8 April 2021.






    Menurut dia, cara pertama, yakni mengharapkan kesadaran dan kesukarelaan parpol. Parpol perlu rutin memperhatikan masyarakat, khususnya saat mendapat kursi di tingkat legislatif maupun eksekutif.

    “Caranya hadir melalui kebijakan untuk menyelesaikan problem masyarakat,” ujar dia.

    Meski begitu, Djayadi sangsi bila berharap kesukarelaan parpol. Pasalnya, orientasi yang muncul cenderung jangka pendek untuk keterpilihan atau elektoral.

    Cara kedua, kata Djayadi, dengan ‘memaksa’ parpol hadir melalui rekayasa kelembagaan. Langkah yang perlu diambil, yakni mengubah sistem pemilu agar tidak menjadi ajang lima tahunan.

    Baca: Reformasi Partai Politik Dinilai Mendesak

    “Dalam lima tahunan, pilpres dan pileg berbarengan, jadi fokusnya pemilu nasional,” ujar dia.

    Djayadi menjelaskan sistem lima tahunan kurang ideal lantaran isu di daerah dan legislatif menjadi tenggelam. Parpol bakal sibuk memenangkan pemilihan di tingkat nasional.

    Dia mengusulkan memisahkan pemilu nasional dengan lokal sehingga beban di tingkat nasional berkurang. Sementara itu, pemilu lokal fokus di 507 kabupaten/kota plus 34 provinsi. Pemilu lokal dipecah menjadi pemilu provinsi dan pemilu kabupaten/kota.

    Waktu pelaksanaannya perlu jeda dua tahun antara pemilu nasional dan lokal. Kemudian pemilu provinsi dan kabupaten/kota ada jeda satu tahun. Bila pemilu nasional diselenggarakan pada 2024, pemilu provinsi pada 2026, dan pemilu kabupaten/kota pada 2027.

    “Jadi parpol ‘dipaksa’ hadir tidak hanya lima tahunan tapi lebih banyak hadir bagi masyarakat,” tutur Djayadi.


    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id