comscore

Baleg DPR Sepakat Merevisi UU PPP, Tekankan Metode Omnibus

Kautsar Widya Prabowo - 08 Februari 2022 05:09 WIB
Baleg DPR Sepakat Merevisi UU PPP, Tekankan Metode Omnibus
Ilustrasi Medcom.id.
Jakarta: Badan Legislatif (Baleg) DPR sepakat merivisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP). Payung hukum itu menjadi landasan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek) menyebut terdapat sejumlah poin yang disepakati untuk direvisi. Misalnya memasukkan definisi metode Omnibus pada Pasal 1.
"Metode Omnibus adalah metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan materi muatan baru atau menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu," ujar Awiek dalam Rapat Pleno Baleg DPR pada Senin, 7 Februari 2022.

Poin-poin yang disepakati dilakukan revisi lainnya. Antara lain perubahan atas penjelasan Pasal 5 huruf g RUU; perubahan Pasal 9 RUU; perubahan Bab IV RUU; penambahan Pasal 42A RUU; perubahan Pasal 58 RUU; perubahan Pasal 64 RUU.

Berikutnya, perubahan Pasal 72 dengan menambahkan ayat baru; perubahan Pasal 73 dengan menambahkan ayat baru; perubahan Pasal 95A RUU dengan menambahkan ayat baru; perubahan Pasal 96 RUU; penambahan Pasal 97A, Pasal 97B, dan Pasal 97C RUU. Kemudian, perubahan Pasal 99 RUU yang menggantikan frasa peneliti dengan frasa analis legislatif, perubahan Lampiran I RUU yang mengatur mengenai Naskah Akademik; dan perubahan Lampiran II RUU yang mengatur mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Baca: Menkumham: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Demi Kepastian Hukum

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menanyakan kepada anggota terkait kesepakatan poin-poin untuk direvisi tersebut.

"Apakah draf rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 bisa kita proses untuk mendapatkan persetujuan ditingkat berikutnya?" tanya Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.

Kemudian dijawab setuju oleh peserta rapat yang hadir. Secara terpisah Wakil Ketua Baleg Willy Aditya menyebut kesepakatan dan pengambilan keputusan tingkat I ini untuk mengesahkan revisi UU PPP menjadi inisiatif DPR.

"Sebagai inisiatif DPR. Besok dirapurkan," kata Willy.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id