Perppu KPK akan Merusak Wibawa Jokowi

    Medcom - 17 Oktober 2019 12:54 WIB
    Perppu KPK akan Merusak Wibawa Jokowi
    diskusi publik bertajuk `Kemana Arah Polemik RUU KPK?`, yang diselenggarakan Lembaga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Prof. DR. Moestopo, Jakarta.
    Jakarta: Presiden Joko Widodo disarankan tidak keburu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Masalah UU KPK sebaiknya diselesaikan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).
     
    Hal itu diungkapkan pengamat kebijakan publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Paiman Raharjo,  dalam diskusi publik bertajuk `Kemana Arah Polemik RUU KPK?`, yang diselenggarakan Lembaga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Prof. DR. Moestopo, Jakarta.
     
    Menurutnya, jika ada produk hukum yang merugikan masyarakat, atau pasal-pasal yang merugikan pihak tertentu, maka langkah pertama adalah diuji materi ke MK.
     
    "Jadi enggak bisa tiba-tiba langsung ke Perppu, kewibawaan presiden nanti hilang," kata Paiman, Rabu 16 Oktober 2019.
     
    Selain itu, kata Paiman, jika Jokowi menerbitkan Perppu KPK, maka bisa berdampak buruk terhadap hubungan antara legislatif (DPR RI) dengan eksekutif. "Kenapa eksekutif yang ajukan revisi undang-undang dan sudah disetujui, kenapa kamu (eksekutif) batalkan sendiri," katanya.
     
    Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan, masyarakat sudah sepakat dan memiliki konsensus bernegara bila terjadi konflik yang berkaitan dengan produk perundang-undangan.
     
    "Perppu memang hak konstitusi Presiden, tapi dengan mendorong dan menyarankan Presiden terbitkan Perppu KPK justru membuat situasi di lapangan menjadi tidak terkendali," katanya.
     
    Hari khawatir, jika fraksi di DPR RI yang merupakan representasi Partai Politik, yang notabene juga memiliki massa yang besar, menganggap Presiden bisa 'ditekan' oleh puluhan orang yang mengatasnamakan tokoh masyarakat dan cendikiawan. "Bagaimana kalau hal yang sama dilakukan juga oleh DPR," ujarnya.
     
    Sementara, Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar (IKB) Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Moestopo, Triono Wahyudi, mengatakan mendukung acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga mahasiswa FEB. "Kami minta adik-adik di kampus supaya mengedepankan kajian-kajian, sebelum aksi turun ke jalan,” pungkasnya.



    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id