comscore

KSP Gandeng NU Percepat Reformasi Agraria

Antara - 05 Maret 2022 22:36 WIB
KSP Gandeng NU Percepat Reformasi Agraria
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) menggandeng Nahdlatul Ulama (NU) untuk mempercepat Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) di berbagai daerah. Deputi II KSP, Abetnego Tarigan, mengatakan reformasi agraria bertujuan agar masyarakat mendapat manfaat optimal dari pemberdayaan lahan.

"Ujung dari program RAPS adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepastian hukum yang didapat dibutuhkan masyarakat untuk mengakses bantuan modal, bibit, dan seterusnya. Komunitas NU yang masif diharapkan bisa turut terlibat dalam membantu pemilihan skema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya dilansir Antara, Sabtu, 5 Maret 2022.
Baca: Capaian Reforma Agraria, Sebanyak 1,4 Juta Hektar Tanah Telah Direstribusikan

Dia mengetakan Presiden Joko Widodo berkomitmen menerapkan RAPS untuk mendorong pengelolaan lahan dan sumber daya alam (SDA) berbasis masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu fokus program KSP di 2022 adalah mendorong pemberdayaan di 16 lokasi proyek utama (major project) reformasi agraria, dan 11 lokasi rencana pengembangan area terpadu perhutanan sosial.

"Dengan kolaborasi antara sektor dan keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti NU, kegiatan pemberdayaan di lokasi-lokasi konflik agraria diharapkan dapat dikerjakan secara bersama-sama," jelasnya.

Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, KSP menilai NU merupakan salah satu mitra penting pemerintah. "Peran dari jaringan 29 ribu pesantren NU dalam pendampingan pengajuan lokasi penanganan konflik agraria serta pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat dibutuhkan untuk mencapai target RAPS," paparnya.

Pemerintah berharap ada percepatan realisasi penerapan program perhutanan sosial yang baru mencapai 4,8 juta hektare dari target 12,7 juta hektare. Selain itu, kolaborasi dengan NU diharapkan meningkatkan pencapaian redistribusi tanah untuk reformasi agraria yang baru mencapai 1,4 juta hektare dari target 4,5 juta hektare.

Sementara itu, lembaga otonom perempuan NU ditargetkan membantu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam program perhutanan sosial hingga 15,7 persen. Dari saat ini yang hanya 5 persen.

"Melalui program RAPS ini, Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan ‘ikan’ tapi juga ‘kail’ dan ilmu memancing bagi warga NU," kata Ketua Tanfidziyah PBNU, Alissa Wahid.

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id