Babak Baru Omnibus Law Citaker Dimulai

    Whisnu Mardiansyah - 12 Februari 2020 21:33 WIB
    Babak Baru Omnibus Law Citaker Dimulai
    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan Surpres sekaligus draf Omnibus Law Cipta Kerja serta naskah akademiknya ke DPR. MI/Susanto
    Jakarta: Rancangan Omnibus Law Cipta Kerja rampung setelah melalui pembahasan panjang serta tarik ulur antara pemerintah dan DPR. Pemerintah lewat Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto resmi menyerahkan draf ke pimpinan DPR.

    Penyerahan disertai surat presiden (Surpres), naskah akademik, dan draf Omnibus Law Cipta Kerja. Semua komponen itu diterima Ketua DPR Puan Maharani. Draf Omnibus Law Cipta Kerja terdiri dari 79 undang-undang (UU). Di antaranya, 15 bab dengan 174 pasal yang menyasar 11 klaster.

    “Harapannya pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020. 

    Omnibus Law pertama kali digaungkan Presiden Joko Widodo saat pelantikannya 20 Oktober tahun lalu. Presiden melihat perlu ada konsep hukum yang bisa memangkas berbagai regulasi yang menghambat investasi dan perizinan. 

    Babak Baru Omnibus Law Citaker Dimulai
    Pemerintah menyerahkan surat presiden (Surpres), naskah akademik, dan draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR. Foto: Anggi Tondi Martaon/Medcom.id 

    Dalam perkembangannya, ada empat rancangan omnibus law yang diusulkan pemerintah. Di antaranya, RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Kefarmasian.

    RUU Cita Kerja paling menyita perhatian publik. RUU Omnibus Law Cipta Kerja mengamendemen 79 undang-undang dan 1.244 pasal. Substansinya mencakup 11 klaster, yakni Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.

    Dalam perjalannya, Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan polemik, pro, dan kontra. Berikut catatannya: 

    Draf RUU yang Bocor

    Draf omnibus law diduga tersebar ke publik sebelum diserahkan ke DPR. Salah satu isu yang berkembang dari draf yang bocor terkait penghapusan sertifikasi produk halal. Draf yang bocor menghapus beberapa pasal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal seperti Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44. 

    Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tegas menolak pasal itu. Penghapusan sertifikasi halal bertentangan dengan Pancasila. 

    "Fraksi PPP menyatakan keberatan (penghapusan kewajiban produk bersertifikat halal dalam RUU Cipta Lapangan Kerja). Kami menyadari bahwa negara Indonesia bukan negara agama tapi negara berdasarkan Pancasila yang sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya rakyat Indonesia beragama," kata Baidowi di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020.

    Baidowi menekankan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sepatutnya amaliahnya mengikuti ajaran agama, di antaranya terkait dengan penggunaan produk halal.

    Menteri Agama Fachrul Razi memastikan aturan sertifikasi halal tetap ada untuk produk-produk di Indonesia. Omnibus Law Cipta Kerja tidak menghapus aturan soal sertifikasi halal.

    "Tetap. Tapi nanti kita lihat bagaimana mempercepatnya dan bagaimana supaya ada kepastian," kata Fachrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Januari 2020.

    Target 100 Hari dari Presiden 

    Presiden Joko Widodo memberi target RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan dalam tenggat 100 hari terhitung sejak draf diserahkan ke DPR. Jokowi ingin masalah fundamental atau ruwetnya perizinan di tingkat pusat dan daerah selesai. 

    "Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," tegas Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Ritz-Carlton, Pasific Place, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

    DPR pesimistis memenuhi target presiden. Target 100 hari dirasa mustahil dengan draf omnibus law yang terdiri dari ratusan pasal dan mengamendemen puluhan undang-undang. 

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya memilih berhati-hati membahas omnibus law. Omnibus law tradisi baru di legislatif.

    Willy tak ingin pembahasan yang singkat menimbulkan masalah baru. Pembahasan omnibus law tak boleh terburu-buru.

    "Kita kan saling menjaga apa yang dipidatokan Presiden ini tradisi baru, buat apa mengejar 100 hari kalau hanya memunculkan masalah baru," ujar Willy.

    Penolakan Buruh Isu Upah per Jam 

    Sejak pertama digaungkan ke publik, RUU Omnibus Law Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari kelompok buruh. Buruh menganggap tak dilibatkan selama pembahasan RUU ini. 

    Buruh menggeruduk gedung parlemen mendesak DPR dan pemerintah membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus law dinilai hanya menguntungkan pengusaha.

    "Pasal demi pasal tidak ada dengar pendapat, tidak melibatkan serikat buruh," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat diskusi 'Omnibus Law Bikin Galau' Cross Check Medcom.id di Coffee Roaster Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu, 26 Januari 2020.

    Babak Baru Omnibus Law Citaker Dimulai
    Puluhan Ribu Buruh Tuntut Ikut Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Foto: Dok Istimewa

    Salah satu yang paling disorot terkait aturan upah per jam. Mereka khawatir upah per jam dijadikan alat pengusaha nakal mengakali buruh. 

    "Khawatirnya juga pengusaha yang tidak bayar upah minimum enggak ada hukuman. Orang terlambat bayar upah tidak ada yang dilakukan," tegas Said.

    Pemerintah mengklarifikasi skema upa per jam yang diatur dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Upah per jam tak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar upah minimum yang telah ditetapkan. 

    Ketentuan upah per jam diperuntukkan bagi jenis pekerjaan tertentu. Seperti konsultan, pekerjaan paruh waktu, dan jenis pekerjaan baru di sektor ekonomi digital.
     
    "Namun itu pun sistem per jam tetap melindungi hak pekerja. Jadi kalau diberikan, pekerja harus diberikan (upah) minimumnya," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2020.





    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id