Kelakar Yasonna Saat Rapat RUU KUHP Seret AHY dan Prabowo

    Anggi Tondi Martaon - 09 Juni 2021 17:41 WIB
    Kelakar Yasonna Saat Rapat RUU KUHP Seret AHY dan Prabowo
    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. MI/Susanto



    Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly berkelakar menyebut Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masih lama menjadi presiden. Sentilan politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu dilontarkan saat pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

    Awalnya, Yasonna merespons pandangan anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Habiburokhman dan anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman. Kedua legislator tersebut mengkritisi keberadaan Pasal 218 dan 219 dalam revisi KUHP terkait penghinaan terhadap kepala negara.

     



    Yasonna menyebut pasal tersebut bakal berlaku bagi siapa pun yang menjadi kepala negara. Tak hanya pemimpin negara saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Awalnya, dia mencontohkan pasal ini berlaku jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    "Mungkin saja satu di antara kita jadi presiden, atau Bos Habib (Prabowo jadi presiden), kita biarkan itu (penghinaan)?" tanya Yasonna dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

    Baca: Pidana Penghinaan Presiden Harus Dipagari Agar Tak Jadi Pasal Karet

    Setelah mencontohkan pimpinan Habiburokhman di partai, Yasonna juga menyebut pasal penghinaan bakal melindungi pemimpin partai Benny jika menjadi presiden Indonesia. Namun, dia menambahkan ucapan yang menyebut AHY masih lama menjadi presiden.

    "Kalau Bos Pak Benny (AHY) masih lama barangkali. Misalnya, contoh. Ya kan, masih muda," ungkap dia.

    Yasonna langsung menyebut pernyataannya ini bukan hal serius. "Bercanda, bercanda," sebut dia.

    Dia menegaskan penghinaan terhadap kepala negara tak boleh dibiarkan. Sebab, presiden dan wakil presiden dinilai sebagai simbol negara yang tak boleh dihina pribadinya.

    "Artinya, itu pun tidak kita biarkan Pak. Enggak boleh kita biarkan, menghina seorang wapres, apalagi wapres kita kiai, terhormat. Itu enggak bener lah," ujar dia.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id