Jokowi Keluarkan Aturan Besaran Pesangon untuk Pekerja

    Nur Azizah - 24 Februari 2021 10:58 WIB
    Jokowi Keluarkan Aturan Besaran Pesangon untuk Pekerja
    Presiden Joko Widodo. ANT/Sigid Kurniawan
    Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan besaran pesangon bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Besaran pesangon diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK.

    Aturan Pasal 36 menyebut perusahaan diperbolehkan memutus hubungan keja bila melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan, dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja. PHK juga diizinkan bila perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan.

    "Perusahaan tutup yang disebabkan karena mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun atau perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure)," dikutip dari salinan peraturan yang diterima Medcom.id, Rabu, 24 Februari 2021.

    Aturan juga memperbolehkan PHK asal perusahaan terlilit utang dan perusahaan pailit. PHK juga bisa diajukan pekerja dengan alasan perusahaan melakukan tindak kriminal dan mengancam keselamatan jiwa.

    "Hak akibat PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi Pasal 40.

    Berikut besaran pesangon yang diterima:

    1. Masa kerja < 1 tahun mendapat satu bulan upah
    2. Masa kerja < 2 tahun mendapat dua bulan upah
    3. Masa kerja > 2 tahun mendapat tiga bulan upah
    4. Masa kerja > 3 tahun mendapat empat bulan upah
    5. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun mendapat lima bulan upah 
    6. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapat enam bulan upah
    7. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun mendapat tujuh bulan upah
    8. Masa kerja < 8 tahun mendapat delapan bulan upah
    9. Masa kerja > 8 tahun mendapat sembilan bulan upah

    Berikut uang penghargaan masa kerja yang diterima:

    1. Masa kerja < 6 tahun mendapat dua bulan upah
    2. Masa kerja < 9 tahun mendapat tiga bulan upah
    3. Masa kerja > 9 tahun tetapi kurang dari 12 tahun mendapat empat bulan upah
    4. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun mendapat lima bulan upah
    5. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun mendapat enam bulan upah
    6. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun mendapat tujuh bulan upah
    7. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun mendapat delapan bulan upah
    8. Masa kerja 24 tahun atau lebih mendapat 10 bulan upah

    Ket: (> = kurang dari, < = lebih dari)

    Aturan ini ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021. Kebijakan berlaku sejak tanggal diundangkan.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id